JAKARTA - Pemerintah memberi sinyal akan memilih opsi mengendalikan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan pilihan satu harga. Hal ini diungkapkan oleh Menteri ESDM Jero Wacik usai rapat terbatas dengan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurutnya, setelah mempertimbangkan aspirasi masyarakat terkait BBM harga ganda, kemungkinan pemerintah akan memilih opsi lain.
"Saya sampling beberapa gubernur usul lebih praktis satu harga. Kelihatannya Bapak Presiden pesannya kalau sulitkan rakyat kita harus dengarkan baik-baik. Kalau memang nanti opsinya satu harga, kita hitung berapa inflasi, kalau inflasinya lumayan harus diyakinkan proteksi rakyat miskin," ujar Jero dalam jumpa pers di kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4).
Menurut Jero, pemerintah akan memikirkan kenaikan harga tanpa memberatkan masyarakat. Oleh karena itu, kemungkinan harga BBM akan berada di bawah Rp 6.500. Ia menyatakan dalam hal ini pemerintah tidak ragu-ragu. Hanya tengah mempertimbangkan pilihan harga yang tepat.
"Jadi bersabar sedikit. Saya enggak ragu-ragu, tapi beri waktu pemerintah ingin proteksi masyarakat menengah bawah. Jadi kemungkinan satu harga sesuai keinginan masyarakat, dan di bawah Rp 6.500," paparnya.
Pengumuman kenaikan harga, kata dia, akan Presiden sampaikan dalam kegiatan di rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), Selasa (30/4).Pemerintah juga akan memikirkan kompensasi yang tepat untuk masyarakat jika kenaikan harga diumumkan besok.
"Kompensasi harus jelas, apa saja, berapa, dalam bentuk apa, ada bentuk raskin, bantuan sekolah beasiswa miskin, itu ditambah.Kalau tidak rakyat miskin tak terlindungi. Nanti lah. Itu yanng kita hitung berapa. Terus apa kompensasinya ke masyarakat," ungkap Jero.
Menurut Jero masalah kompensasi dan kenaikan harga juga akan dilaporkan ke DPR RI. Ia memastikan itu bukan masalah politik tapi untuk kehidupan masyarakat.
"Kalau DPR bilang jangan jadikan alat politik, enggak. Memang tidak ada niat alat poltik. Kalau perlu untuk yakinkan tidak ada alat politik, semua parpol pasang benderanya waktu serahkan. Ini bareng-bareng bukan untuk 1 partai," tandas Jero. (flo/jpnn)
Menurutnya, setelah mempertimbangkan aspirasi masyarakat terkait BBM harga ganda, kemungkinan pemerintah akan memilih opsi lain.
"Saya sampling beberapa gubernur usul lebih praktis satu harga. Kelihatannya Bapak Presiden pesannya kalau sulitkan rakyat kita harus dengarkan baik-baik. Kalau memang nanti opsinya satu harga, kita hitung berapa inflasi, kalau inflasinya lumayan harus diyakinkan proteksi rakyat miskin," ujar Jero dalam jumpa pers di kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4).
Menurut Jero, pemerintah akan memikirkan kenaikan harga tanpa memberatkan masyarakat. Oleh karena itu, kemungkinan harga BBM akan berada di bawah Rp 6.500. Ia menyatakan dalam hal ini pemerintah tidak ragu-ragu. Hanya tengah mempertimbangkan pilihan harga yang tepat.
"Jadi bersabar sedikit. Saya enggak ragu-ragu, tapi beri waktu pemerintah ingin proteksi masyarakat menengah bawah. Jadi kemungkinan satu harga sesuai keinginan masyarakat, dan di bawah Rp 6.500," paparnya.
Pengumuman kenaikan harga, kata dia, akan Presiden sampaikan dalam kegiatan di rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), Selasa (30/4).Pemerintah juga akan memikirkan kompensasi yang tepat untuk masyarakat jika kenaikan harga diumumkan besok.
"Kompensasi harus jelas, apa saja, berapa, dalam bentuk apa, ada bentuk raskin, bantuan sekolah beasiswa miskin, itu ditambah.Kalau tidak rakyat miskin tak terlindungi. Nanti lah. Itu yanng kita hitung berapa. Terus apa kompensasinya ke masyarakat," ungkap Jero.
Menurut Jero masalah kompensasi dan kenaikan harga juga akan dilaporkan ke DPR RI. Ia memastikan itu bukan masalah politik tapi untuk kehidupan masyarakat.
"Kalau DPR bilang jangan jadikan alat politik, enggak. Memang tidak ada niat alat poltik. Kalau perlu untuk yakinkan tidak ada alat politik, semua parpol pasang benderanya waktu serahkan. Ini bareng-bareng bukan untuk 1 partai," tandas Jero. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemberlakuan BPJS Dongkrak Jumlah Kepesertaan PNS
Redaktur : Tim Redaksi