JAKARTA - Tahun 2013 baru memasuki awal Mei, namun pemerintah sudah melempar handuk. Ini terkait pesimisme terhadap pencapaian target penerimaan pajak. Karena itu, pemerintah pun akan memangkas target tersebut.
Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Rofyanto Kurniawan mengakui, target penerimaan pajak yang dipatok dalam APBN 2013 sebesar Rp 1.042,2 triliun sepertinya bakal sulit tercapai.
Sebagai gambaran, sepanjkang Januari - Maret 2013, realisasi penerimaan pajak baru sebesar Rp 210,3 triliun atau sekitar 18,5 persen dari target penerimaan pajak secara keseluruhan. "Karena itu, targetnya akan diturunkan," ujarnya kemarin (2/5).
Apa alasannya? Rofyanto menyebut beberapa faktor. Misalnya, naiknya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang tahun ini naik dari Rp 15,6 juta menjadi Rp 24,8 juta. Naiknya PTKP tersebut memang mengurangi potensi penerimaan pajak.
Selain itu, faktor lain yang memantik rencana revisi target pajak adalah masih lemahnya harga-harga komoditas, terutama komoditas hasil tambang. Akibatnya, penerimaan pajak dari perusahaan-perusahaan tambang pun menyusut. "Itu semua (faktor penyebab, Red) menjadi acuan revisi target pajak. Tapi, untuk angkanya akan dibahas dengan DPR di APBN-Perubahan (2013)," jelasnya.
Bagaimana tanggapan Dirjen Pajak Fuad Rahmany? Mantan kepala Bapepam-LK itu mengatakan, Direktorat Jenderal Pajak akan tetap berupaya memaksimalkan penerimaan pajak. Namun, dia enggan berkomentar terkait revisi target. "Tanya Bu Anny Ratnawati (Wamenkeu, Red) saja," katanya.
Meski demikian, Fuad sebelumnya mengatakan jika perkembangan recovery global tidak semulus yang diharapkan. Akibat kelesuan itu, potensi dari aktifitas ekspor pun terkikis. "Memang, (target) saat ini sudah tidak relevan dengan kondisi ekonomi," ujarnya.
Menurut Fuad, masih redupnya kinerja ekspor terlihat dari terus turunnya nilai ekspor. Hal itu juga tecermin dari neraca perdagangan yang secara total masih defisit. "Terutama penurunan pada ekspor tambang, ini terasa sekali," katanya.
Sayang Fuad enggan bilang berapa target penerimaan pajak yang realistis dengan kondisi saat ini. Alasannya, karena besaran target masih akan dibahas di APBN-P 2013 antara pemerintah dan DPR. "Tapi, memang (target) saat ini sudah tidak relevan dengan kondisi ekonomi," jelasnya.
Pernyataan Deputi Bidang Jasa dan Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Sasmito Hadiwibowo mengonfirmasi hal ini. Menurut dia, selain karena harga di pasar internasional yang belum membaik, penurunan ekspor hasil tambang juga disebabkan kebijakan hilirisasi yang mewajibkan perusahaan tambang melakukan pengolahan di dalam negeri atau tidak boleh diekspor dalam bentuk mentah. "Misalnya saja, Freeport yang biasanya (ekspor) USD 300 - 400 juta, sekarang hanya USD 90an juta per bulan," sebutnya. (owi)
Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Rofyanto Kurniawan mengakui, target penerimaan pajak yang dipatok dalam APBN 2013 sebesar Rp 1.042,2 triliun sepertinya bakal sulit tercapai.
Sebagai gambaran, sepanjkang Januari - Maret 2013, realisasi penerimaan pajak baru sebesar Rp 210,3 triliun atau sekitar 18,5 persen dari target penerimaan pajak secara keseluruhan. "Karena itu, targetnya akan diturunkan," ujarnya kemarin (2/5).
Apa alasannya? Rofyanto menyebut beberapa faktor. Misalnya, naiknya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang tahun ini naik dari Rp 15,6 juta menjadi Rp 24,8 juta. Naiknya PTKP tersebut memang mengurangi potensi penerimaan pajak.
Selain itu, faktor lain yang memantik rencana revisi target pajak adalah masih lemahnya harga-harga komoditas, terutama komoditas hasil tambang. Akibatnya, penerimaan pajak dari perusahaan-perusahaan tambang pun menyusut. "Itu semua (faktor penyebab, Red) menjadi acuan revisi target pajak. Tapi, untuk angkanya akan dibahas dengan DPR di APBN-Perubahan (2013)," jelasnya.
Bagaimana tanggapan Dirjen Pajak Fuad Rahmany? Mantan kepala Bapepam-LK itu mengatakan, Direktorat Jenderal Pajak akan tetap berupaya memaksimalkan penerimaan pajak. Namun, dia enggan berkomentar terkait revisi target. "Tanya Bu Anny Ratnawati (Wamenkeu, Red) saja," katanya.
Meski demikian, Fuad sebelumnya mengatakan jika perkembangan recovery global tidak semulus yang diharapkan. Akibat kelesuan itu, potensi dari aktifitas ekspor pun terkikis. "Memang, (target) saat ini sudah tidak relevan dengan kondisi ekonomi," ujarnya.
Menurut Fuad, masih redupnya kinerja ekspor terlihat dari terus turunnya nilai ekspor. Hal itu juga tecermin dari neraca perdagangan yang secara total masih defisit. "Terutama penurunan pada ekspor tambang, ini terasa sekali," katanya.
Sayang Fuad enggan bilang berapa target penerimaan pajak yang realistis dengan kondisi saat ini. Alasannya, karena besaran target masih akan dibahas di APBN-P 2013 antara pemerintah dan DPR. "Tapi, memang (target) saat ini sudah tidak relevan dengan kondisi ekonomi," jelasnya.
Pernyataan Deputi Bidang Jasa dan Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Sasmito Hadiwibowo mengonfirmasi hal ini. Menurut dia, selain karena harga di pasar internasional yang belum membaik, penurunan ekspor hasil tambang juga disebabkan kebijakan hilirisasi yang mewajibkan perusahaan tambang melakukan pengolahan di dalam negeri atau tidak boleh diekspor dalam bentuk mentah. "Misalnya saja, Freeport yang biasanya (ekspor) USD 300 - 400 juta, sekarang hanya USD 90an juta per bulan," sebutnya. (owi)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Yakin Harga Kebutuhan Pokok Ikut Naik
Redaktur : Tim Redaksi