jpnn.com, JAKARTA - Ketua Prodi Kajian Terorisme Sekolah Kajian Stratejik Global Universitas Indonesia (SKSG UI), Muhamad Syauqillah menyatakan pemerintah harus menaruh perhatian adanya kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang kembali memperlihatkan diri di masa transisi kepemimpinan 2024.
Dia menjelaskan kelompok ini selalu mencari celah di tengah berbagai macam agenda nasional dan kemunculannya merupakan sinyal kuat bahwa organisasi transnasional ini masih eksis di Indonesia.
BACA JUGA: Perempuan Bercadar Penodong Paspampres Anggota HTI, BNPT Sebut Ada Trend Baru
"Meskipun HTI sudah dibubarkan secara resmi oleh pemerintah, tetapi sel-selnya masih tertancap kuat. Bayangkan, acara HTI beberapa waktu lalu dihadiri oleh ribuan orang. Pesannya gamblang: menegakkan khilafah," kata Syauqillah, Kamis (22/2).
Menurut Syauqillah, gerakan khilafah ini harus menjadi perhatian pemerintah dan tidak boleh terlena dengan terjadinya tren penurunan angka kejahatan terorisme akhir-akhir ini.
BACA JUGA: Polisi Sita Bendera Mirip Lambang HTI di Acara Deklarasi Dukung Anies Baswedan
"Namun, pemikiran radikalisme dan ekstremisme yang berbahaya bagi ideologi Pancasila dan keutuhan NKRI, masih mengemuka," imbuhnya.
Dia juga mengatakan era media sosial yang begitu bebas akan sangat rawan sekali warga netizen ikut terpapar dengan agitasi dan propaganda kelompok radikalis-ekstremis.
"Kelompok yang rawan terhasut seperti perempuan dan anak muda, baik milenial maupun gen-z sangat mungkin akan jadi sasaran target kelompok radikal teror, untuk direkrut dan digalang sebagai simpatisan baru," tegasnya.
Terlebih saat ini, suasana politik nasional masih panas dan polarisasi konfliktual di tingkat elite politik belum juga ada tanda-tanda rekonsiliasi total.
"Kalau ketegangan pascapemilu 2024 tersebut tidak dimitigasi dengan cepat, kelompok teroris yang selama ini tertidur, akan bangun kembali, lalu membonceng kerusuhan politik," katanya.
Oleh karena itu, Syauqillah mengingatkan pihak pemerintah mesti meningkatkan tingkat kewaspadaan dan ketegasan terhadap kampanye paham yang jelas bertentangan dengan Pancasila.
"Semua unsur-unsur keamanan, mesti menghadirkan formula yang tepat untuk mengatasi ancaman terorisme siber secara komprehensif. Terutama juga membangun kontra narasi terhadap kampanye khilafah dari bekas pentolan HTI tadi," pungkas Syauqillah.(mcr8/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Kenny Kurnia Putra