JAKARTA - Proses persiapan tata niaga kedelai terus bergulir. Kementerian Perdagangan (Kemendag) pun telah mengadakan rapat pertama dengan para pihak khususnya petani kedelai. Dalam rapat awal yang digelar di Kantor Kemendag kemarin (1/8), Pemerintah merespon secara positif usulan petani kedelai untuk menetapkan kebijakan Harga Patokan Petani (HPP) kedelai.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Gunaryo mengatakan, pihaknya menyambut baik masukan petani tentang urgensi HPP kedelai. Melihat harga kedelai yang cenderung fluktuatif, tentunya diperlukan instrumen untuk melindungi petani kedelai dari anjloknya harga kedelai internasional.
Gunaryo juga menyebutkan, HPP ideal yang bisa diterima petani kedelai adalah sebesar Rp 7 ribu per kilogram. Asumsinya, sebut Gunaryo, jika produksi kedelai per hektar mencapai 1,5 ton, maka petani bisa mendapatkan mendapatkan pendapatan sebesar Rp 17,5 juta untuk masa panen tiga bulanan.
Dia melanjutkan,angka HPP tersebut dinilai cukup untuk meningkatkan produktifitas petani kedelai. Dalam hal ini, petani kedelai diharapkan lebih aktif memproduksi kedelai dibandingkan jagung. Lantaran, selama ini petani kedelai memang lebih memilih untuk menanam jagung karena dianggap lebih menguntungkan.
Keengganan petani untuk menanam kedelai diantaranya, pertama, kedelai saat ini masih menjadi komoditas yang sulit ditanam di tanah air karena merupakan jenis komoditas sub tropis. Kedua, kedelai tidak tahan dengan anomali cuaca. Sehingga, produktivitas lahan kedelai saat ini kurang dari 2,5 ton per hektare, bahkan ada yang hanya 800 kilogram per hektare.
"Pak Menteri (Gita Wirjawan) telah menerima masukan dari petani. Dan masukan itu akan kami pertimbangkan dengan tindakan nyata seperti sidak langsung ke lahan kedelai dalam waktu dekat ini," ungkap Gunaryo kepada Jawa Pos di Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kemarin (1/8).
Karena itu, Gunaryo memaparkan, dalam waktu dekat pihaknya akan menilai secara langsung produktivitas lahan kedelai yang terhitung tinggi di tanah air, misalnya di Jember Jawa Timur. Dikatakan Gunaryo, petani mengklaim produktifitas di lahan kedelai Jember mencapai 3 ton per hektare. Bahkan, ia memaparkan, lahan yang ada di Lampung Sumatera, memiliki produktivitas kedelai mencapai 4,5 ton per hektare. Namun, ungkap Gunaryo, jumlah tersebut didapatkan dalam rangka percobaan. Sementara jika dioperasionalkan secara normal, produktiitas lahan biasanya hanya mencapai 25-50 persen dari hasil percobaan. "Karena itu, langkah sidak langsung untuk meyakinkan apakah HPP memang diperlukan atau tidak. Sejauh memang produktif, kami siap mendukung," jelasnya.
Selain mengumpulkan petani, Kemendag juga menemui para peneliti dalam waktu yang terpisah. Dalam pertemuan dengan peneliti, Kemendag mendapatkan masukan bahwa kualitas kedelai di dalam negeri memang lebih baik dibandingkan kedelai hasil importasi. Dalam hal ini, kualitas kedelai lokal jauh lebih baik untuk produksi tahu.
"Selain itu kami juga bicarakan teknologi apa yang sekiranya bisa meningkatkan produktivitas. AS produksinya memang besar, namun memakai rekayasa genetika. Padahal itu ada hubungannya dengan kesehatan," tandasnya.
Sementara itu, Ketua Antar Lembaga Dewan Kedelai Nasional Muhlisin Alahuddin membenarkan bahwa harus ada regulasi yang melindungi petani, khususnya untuk penerapan HPP kedelai, setidaknya Rp 7 ribu per kilogram. Sejauh ini, dia mengatakan,harga kedelai dengan kualitas standar hanya dihargai Rp 5.500 " Rp 6.500 per kilogram. Angka tersebut dibilang belum menguntungkan.
"Katakanlah produksi 3 kuintal, berarti untuk siklus panen tiga bulanan, hanya dapat Rp 1,8 jutaan. Namun, kalau HPP nya Rp 7 ribu, paling tidak sudah dapat Rp 2,1 juta per tiga kuintal, produsen kedelai bisa lebih bersemangat menanamnya," terangnya. (gal)
BACA ARTIKEL LAINNYA... ABC Dapur Peduli Rangkul 250 Sukarelawan
Redaktur : Tim Redaksi