jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah tengah mengejar target bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) yang lebih bersih dan berkelanjutan.
Untuk memenuhi target tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkap rencana pemerintah bersama PT PLN untuk menyusun Rancangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2025 - 2035.
BACA JUGA: Penuhi Kebutuhan Nataru, PLN Indonesia Power Siapkan Ribuan Personil Siaga
Skema ini akan menjadi landasan pemerintah dan PLN untuk bekerja sama dengan pengembang pembangkit listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP), sehingga semua pemangku kepentingan dapat bekerja secara optimal untuk mewujudkan ketahanan energi nasional.
IPP merupakan mitra strategis pemerintah dan PLN dalam memastikan suplai energi yang andal, merata, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
BACA JUGA: Jamkrindo Kanwil Denpasar Menjamin 243.109 UMKM Senilai Rp 17,3 Triliun
Peran IPP dalam menyediakan energi untuk kebutuhan publik akan menjadi lebih efisien dengan menghadirkan teknologi modern melalui beragam inovasi.
Adopsi teknologi mutakhir dari IPP dapat menekan biaya produksi listrik, sehingga berdampak positif pada tarif listrik yang harus dibayarkan.
BACA JUGA: Akhir Tahun, InJourney Destinations Hadirkan Liburan Berkesan di Borobudur, Prambanan & TMII
Di sisi lain, kolaborasi ini akan membantu investasi dalam pembangunan infrastruktur pembangkit listrik EBT yang masih terbilang mahal. Pasalnya, jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tentu akan membebani fiskal negara.
"Ada keterbatasan untuk pembiayaan pembangkit Listrik EBT, dan fiscal space kita sudah sangat terbatas sehingga sulit untuk memenuhi itu, dan kalau PLN harus membiayai sebagian besar itu dia harus pinjam, di situ balancing-nya IPP," ujar Chatib Basri, Menteri Keuangan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Menurut Chatib, melalui proyek-proyek IPP yang bersumber pada investasi swasta, pemerintah dapat mengalokasikan APBN untuk kebutuhan sektor lain.
IPP juga dapat menyokong Pemerintah dan PLN, sebagai pengelola utama dalam sistem kelistrikan nasional, dalam menyediakan listrik yang bisa menjangkau seluruh pelosok negeri.
Investasi sektor swasta juga akan meningkatkan peluang tercapainya pertumbuhan ekonomi8%, sesuai target Presiden Prabowo Subianto.
"Pemerintah untuk mengejar target 8% itu butuh energi listrik besar, IPP bisa punya role di sini," jelas Chatib.
Mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini menambahkan, selain mempengaruhi ekonomi, proyek IPP juga berdampak positif dan secara langsung yang dapat dirasakan publik.
Sebab proyek pembangunan pembangkit listrik akan menciptakan lapangan kerja baru bagi ribuan pekerja di sektor energi. Kemudian, energi EBT yang lebih bersih dalam jangka panjang akan semakin murah, sehingga tarif Listrik juga akan mengikuti.
Pengembangan inovasi sektor EBT juga akan merangsang industri dengan menciptakan peluang rantai pasok dan manufaktur energi terbarukan.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy Artada