JAKARTA -Pemerintah akhirnya resmi menghentikan sementara kucuran dana dan fasilitas kepada PSSI untuk kebutuhan timnas. Sebab, timnas tidak memasukkan putra-putri terbaik bangsa.
’’Pemerintah punya wewenang, dalam hal ini terhadap timnas. Timnas kali ini bukan timnas terbaik karena dibentuk atas dasar diskriminasi,’’ kata Sesmenpora Joko Pekik kepada wartawan, Rabu (7/3).
Menurut Joko, pemerintah kembali akan membantu pendanaan bila timnas sudah merepresentasikan betul putra-putra terbaik bangsa. Namun, dia tidak menyebutkan berapa anggaran buat PSSI yang ditahan sementara itu. ’’Pemain terbaik ada di klub lain. Hasilnya, timnas tidak terbaik dan hasilnya seperti dengan Bahrain itu (0-10),’’ tambahnya.
Seperti diketahui, PSSI telah mengajukan proposal sebesar Rp 40 miliar untuk membiayai berbagai kegiatan timnas di semua tingkatan usia. Ini salah satunya yang akan dihentikan sementara pemerintah.
’’Ini bukan ancaman, tapi memperingatkan. Karena tugas pemerintah itu sesuai PP tentang keolahragaan itu punya wewenang di antaranya mengawasi. Pengawasan itu punya instrumen, sampai menegur, memberikan sanksi termasuk sanksi administratif, termasuk menunda atau menghentikan pemberian dana bantuan,’’ bebernya.
Intinya, masih kata Joko, bukan kita hentikan dana ke PSSI, tapi hentikan dana bantuan ke Timnas PSSI jika timnas yang dibentuk itu masih ada diskriminasi.
Lebih lanjut dia mengatakan, misalnya dalam Timnas tersebut memberlakukan yang matanya sipit tidak boleh memperkuat timnas. ’’Nah kita sudah pasti tidak berikan dana bantuan kepada timnas tersebut. Idenya itu, semua cabang,’’ jelasnya.
Joko menambahkan, pemerintah baru akan mengeluarkan anggaran jika sudah tidak ada diskriminasi. ’’Selagi kita diyakinkan sudah tidak ada diskriminasi, kita berikan (bantuan dana),’’ ujarnya. ’’Bantuannya uang. Contoh tahun 2011 paling tidak kita kasih timnas PSSI Rp 20 miliar untuk timnas senior pra-piala dunia, tim U-23 SEA Games, tim U-19 AFF, U-16 AFC dan timnas futsal,’’ lanjut dia.
Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin mengaku kecewa. Sebab, keputusan pemerintah yang menyetop dana timnas dapat mempengaruhi dan merugikan semuanya. ’’Yang rugi bukan PSSI, tapi kita semua,’’ ujar Djohar usai jumpa pers dengan perwakilan Boca Junior beberapa waktu lalu.
Maka dari itu, Djohar meminta kepada semua pihak untuk bersama-sama mencari solusi dengan cara rekonsiliasi. Kata Djohar, PSSI tidak menutup untuk menerima sikap rekonsiliasi. ’’Kami sudah bertemu beberapa pihak. Kami juga sudah bertemu seseorang yang berpengaruh untuk rekonsiliasi. Tapi kami tidak bisa mengungkapkannya. Yang pasti, kekalahan telak 10-0 ini semua di luar dugaan kami,’’ ujar mantan Sekjen KONI pusat itu.
Sementara itu, informasi di PSSI semakin berantakan dan tidak jelas. Pihak yang memberi informasi kadang tidak kompeten dan tidak valid. Tak ada garis jelas terkait kewenangan menjalankan roda organisasi. Termasuk soal komunikasi di media dan publik.
Di satu sisi, dalam beberapa hari terakhir, kepengurusan PSSI terus menggelontorkan wacana rekonsiliasi. Tapi, di sisi lain, mereka juga terus bertindak dan mencetuskan pernyataan yang bertolak belakang.
Simak saja pernyataan Ketua Komisi Disiplin (Komdis) dan penanggung jawab timnas PSSI Bernhard Limbong soal rencananya mengundang klub-klub Indonesia Super League (ISL) dalam Kongres Tahunan di Palangkaraya pada 18 Maret 2012, lalu pernyataan Deputi Sekjen PSSI Shaleh Mukadar.
Shaleh, Rabu (7/3) di kantor PSSI, berkoar, ’’Sebenarnya sederhana. Rekonsiliasi atau apapun namanya, PSSI siap saja. Asal mereka menerima PSSI sebagai regulator dan satu-satunya pihak yang berhak memutar kompetisi.’’
PSSI, kata Shaleh, tiap saat bersedia menerima mereka kembali. Sebab, PSSI rumah sepakbola Indonesia. ’’Permasalahannya, mereka mau atau tidak mengakui PSSI. Kalau mereka mengakui, selesai sudah perselisihan dan dualisme sepakbola Indonesia,’’ lanjut Shaleh.
Namun, pernyataan Shaleh dan Limbong itu dikritik Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia (KPSI). Sekretaris Eksekutif KPSI Budi Setiawan menyebut kacaunya pembagian wewenang yang mengatur pergerakan roda organisasi PSSI.
’’Saleh itu karyawan, deputi sekjen, tidak pada tempatnya ia mengeluarkan pernyataan menyangkut gerak dan kebijakan organisasi. Sekjen saja tidak berhak mengeluarkan pernyataan yang menyangkut kebijakan organisasi, apalagi cuma deputi sekjen. Sekjen hanya diperkenankan bicara di publik menyangkut masalah administrasi organisasi,’’ ujar Budi kepada sportiplus.com, Rabu (7/3).
’’Demikian juga Limbong. Apa urusannya ia bicara soal mengundang anggota di kongres. Ia boleh bicara jika berkaitan dengan timnas karena ia penanggung jawab timnas atau sebagai Ketua Komdis PSSI,’’ tegas Budi. (lis)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Messi Bawa Barca Unggul 1-0
Redaktur : Tim Redaksi