jpnn.com, PALU - Pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat tanah secara serentak untuk rakyat di kota Palu, kabupaten Sigi dan Donggala, Sulawesi Tengah pada Kamis (28/12).
Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dakhiri mewakili presiden secara langsung menyerahkan sertifikat tanah sejumlah 3.000 sertifikat dari 63.926 sertifikat untuk rakyat di tiga kabupaten/ kota tersebut.
BACA JUGA: Jokowi: Saya Titip, Jangan Sampai Rakyat Dipanas-panasi
Menurut Menteri Hanif, penyerahan sertifikat tersebut merupakan bentuk pembuktian hadirnya pemerintah di tengah-tengah masyarakat, dan pahamnya pemerintah atas kebutuhan tanah oleh rakyatnya.
Diharapkan, sertifikat tanah ini bisa bermanfaat bagi keluarga yang ingin membuka usaha seperti usaha kelontong, warung dan sebagainya. "Atau membuka lahan perkebunan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Misalnya cabai, dan sayur mayur," kata Menteri Hanif.
BACA JUGA: Menteri Amran Serahkan Sertifikat Tanah 62.543 Hektare
Menteri Hanif menambahkan, penyerahan sertifikat di Palu merupakan pembagian terakhir sertifikat di tahun 2017. "Ada satu juta delapan puluh ribu dari 5 juta yang ditargetkan, yang diserahkan total ada 4,2 juta," kata Menteri Hanif.
Selain di Palu, penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat juga dilakukan di kota Makassar (Sulsel), Pontianak (Kalbar), Bandarlampung (Lampung), Jambi, Surabaya (Jawa Timur), dan Palembang (Sumatera Selatan). Di tujuh provinsi tersebut, total sertifikat tanah yang diberikan kepada rakyat sebanyak 1.082.950 sertifikat.
BACA JUGA: Resmikan Terminal Baru Bandara Supadio, Jokowi Minta Hal ini
Melalui Hanif Dhakiri, Presiden berpesan kepada penerima sertifikat untuk menyimpan sertifikatnya dengan baik di tempat yang aman. Jika akan diagunkan, harus dikalkukasi dengan benar dan hanya digunakan untuk meningkatkan modal usaha. ”Fotocopy jangan lupa. Simpan di lemari dan yang lain taruh di lemari lain. Kalau hilang, gampang buat baru lagi,” katanya.
Presiden juga telah memerintahkan jajaran terkait untuk bekerja siang dan malam guna mencapai target penerbitan sembilan juta sertifikat tanah pada tahun 2019 mendatang, termasuk menambah juru ukur untuk mengatasi kendala pengukuran di lapangan.
"Presiden telah memerintahkan kepada menteri (ATR/BPN), ini tugas menteri bagi sertifikat. Juru ukur kurang, tambahkan. Masa Presiden urus juru ukur,” ujarnya.
Dalam setiap kunjungan kerjanya ke sejumlah daerah di tanah air, Presiden selalu menyempatkan diri membagikan sertifikat tanah untuk rakyat. Hal ini dikarenakan banyaknya sengketa tanah yang terjadi akibat tidak adanya bukti kepemilikan yang sah bagi tanah yang dimiliki masyarakat.
“Ada yang sengketa antar masyarakat, antar masyarakat dan BUMN, ini tidak boleh dibiarkan,” tegas Presiden.
Ditambahkan Menteri Hanif, berkat kerja keras Presiden tersebut, hingga akhir Desember 2017, Kemen ATR/BPN berhasil mencapai target pemetaan, pengukuran, dan pendaftaran sejumlah 5.220.509 bidang tanah atau lebih dari 100 persen dari target yang ditetapkan.
Namun demikian yang memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat hanya mencapai 4.198.702 bidang (atau sekitar 81,81 persen dari target).
“Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN akan terus berupaya mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah, “ lanjut Menteri Hanif.
Dalam kesempatan terakhir Menteri memberikan dorpress berupa Kulkas, despenser, tv dan sejumlah uang yang telah disiapkan Kementerian ATR (agraria dan tata ruang). (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi: Dana Abadi Pendidikan Sudah Rp 31 Triliun
Redaktur : Tim Redaksi