jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah menambahkan dana Rp 4,5 triliun untuk program Kartu Sembako. Dana itu menjadikan setiap penerima Kartu Sembako mendapat bantuan sebesar Rp 200 per keluarga.
"Kita keluarkan kebijakan untuk penerima Kartu Sembako selama enam bulan mendatang. Akan kita tambah Rp 50 ribu sehingga diterima Rp 200 ribu per keluarga penerima manfaat. Yang kita siapkan Rp 4,5 triliun," dia saat memberikan arahan kepada para gubernur melalui telekonferensi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (24/3).
BACA JUGA: Jokowi Prediksi Pendapatan Tiga Provinsi Ini Akan Menurun Akibat Wabah Corona
Jokowi juga menargetkan realisasi Kartu Prakerja di tengah-tengah pandemi virus Corona ini. Hal itu untuk mengantisipasi para pekerja yang terkena PHK, pekerja harian yang kehilangan penghasilan dan para pengusaha mikro yang kehilangan pasar atau omzet.
"Alokasi anggaran yang kita siapkan adalah Rp 10 triliun," kata dia.
BACA JUGA: Jokowi Putuskan Bank dan Leasing Tunda Tagihan kepada Debitur Selama Setahun
Dia juga menyampaikan kepada para gubernur dan kepala daerah di bawahnya serta kementerian dan lembaga untuk memangkas rencana belanja yang tidak prioritas di APBN maupun di APBD.
Anggaran-anggaran perjalanan, pertemuan dan belanja lain yang tidak dirasakan langsung oleh masyarakat harus dipangkas. Pasalnya, kondisi fiskal Indonesia sekarang ini dalam kondisi tidak stabil.
BACA JUGA: Alasan Jokowi Tak Memilih Lockdown
"Kemudian melakukan refocusing kegiatan dan melakukan realokasi anggaran untuk mempercepat penanganan Covid-19 baik terkait isu-isu kesehatan maupun bantuan sosial untuk mengatasi isu-isu ekonomi. Landasan hukumnya sudah jelas. Minggu lalu, Jumat, 20 Maret 2020, telah saya tanda tangani Inpers Nomor 4 Tahun 2020 untuk refocusing dan relokasi anggaran," kata Jokowi.
Jokowi juga mengingatkan kepala daerah melihat betul ketersediaan bahan pokok dan mempertahankan daya beli masyarakat. Jokowi meminta kepada daerah melihat kondisi para buruh, pekerja harian, petani, nelayan, dan pelaku UMKM.
"Kita usahakan qgar daya belinya tetap terjaga dan bisa tetap beraktivitas dalam berproduksi. Oleh sebab itu, kegiatan yang ada di provinsi, kabupaten dan kota, tolong diarahkan agar program-program itu bisa semuanya bisa menjadi program padat karya tunai," kata dia. (tan/jpnn)
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga