Pemerintah Tetap Siapkan Proteksi

JAKARTA - Di saat perekonomian global yang masih tak menentu, pemerintah mematok target pertumbuhan ekonomi tetap berada di atas angka 6 persen. Meski begitu, pemerintah juga tetap akan memberikan perhatian pada rakyat kecil agar tidak terkena dampak krisis global tersebut.

"Langkah-langkah proteksi sosial akan terus dilakukan, baik itu yang sifatnya pemberdayaan maupun proteksi langsung," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah kepada koran ini, kemarin (26/8).

Dia mencontohkan, proteksi yang bersifat pemberdayaan itu antara lain melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Sementara proteksi langsung misalnya dalam bentuk program keluarga harapan. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) juga masuk dari proteksi yang disiapkan.

Firmanzah menjelaskan, pemerintah juga akan melakukan pengendalian harga kebutuhan pokok. "Misalnya dengan merevitalisasi peran Bulog yang sekarang sedang dalam pembahasan," kata mantan dekan fakultas ekonomi Universitas Indonesia (UI) itu.

Dalam kesempatan rapat kerja bidang perekonomian di Istana Bogor (24/8), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, pemerintah kemungkinan mengambil kebijakan yang tidak popular dalam mengatasi krisis global. Namun langkah perlindungan bagi rakyat kecil tetap dilakukan. "Saya meminta pengertian jika ada kebijakan atau langkah-langkah yang tidak popular," katanya saat itu.

Firmanzah mengatakan, kebijakan tidak popoler tersebut merujuk pada rencana pemerintah untuk menaikkan tarif listrik pada tahun 2013. Usulan tersebut sudah disampaikan Presiden SBY saat menyampaikan pidato Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Nota Keuangan (16/8). Selain itu juga disebutkan pertumbuhan ekonomi yang dipatok pada angka 6,8 persen dan laju inflasi 4,9 persen.

Tujuan penyesuaian tarif listrik itu dalam rangka menurunkan beban subsidi energi, khususnya subsidi listrik. Usulannya adalah kenaikan secara otomatis setiap triluwan, mulai bulan Januari 2013. Penyesuaian otomatis secara berkala itu diterapkan antara lain karena beban bagi konsumen terasa lebih ringan dibanding dengan penyesuaian yang hanya dilakukan setiap satu tahun atau lebih.    

Usulan itu nantinya akan dibahas lebih lanjut antara pemerintah dengan DPR. "Itu (kenaikan tarif listrik) memang tidak nyaman, tapi bila tidak diambil keuangan negara bisa terganggu," terang Firmanzah. (fal)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BUMN Dapat Suntikan Modal Rp 4,5 T