jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo menilai pemerintah tidak konsisten dalam mewujudkan swasembada 11 komoditas pangan sebagaimana yang menjadi program Nawacita Presiden Jokowi.
Demikian diungkapkannya saat beraudiensi dengan 450 perwakilan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Gresik – Lamongan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/10). Turut hadir Wakil Ketua Komisi IV Viva Yoga, Anggota Komisi IV Endro Hermono Anggota Komisi VII Harry Poernomo dan Anggota Komisi VI Khilmi.
“Swasembada pangan adalah program pemerintah yang digadang sejak awal. Namun, sampai saat ini, 3 tahun pemerintahan Jokowi, swasembada pangan belum juga terwujud. Parahnya, beberapa waktu lalu kita harus impor garam,” ungkap Bambang Haryo.
Ia menuturkan, salah satu bukti pemerintah tidak konsisten membangun swasembada pangan ialah banyaknya lahan produktif yang dialihfungsikan menjadi lahan pemukiman dan industri. Lahan pertanian dinilai tidak lagi menjadi prioritas.
“Seperti sekarang ini kita tahu bahwa program Meikarta itu menghabisi lahan pertanian produktif kita. Sesuai UU harusnya tanah produktif tidak alihfungsikan. Regulasi tata ruangnya sudah ada, tetapi banyak sekali dilanggar pemerintah,” sambungnya.
Menurutnya, seharusnya pemerintah mencontoh Belanda yang memiliki luas lahan pertanian terbatas, namun mampu mencukupi kebutuhan pangan rakyatnya.
BACA JUGA: Komisi I DPR Setujui RUU Perjanjian Ekstradisi RI-Tiongkok
“Jadi, ini harus betul-betul dijalankan tata ruangnya. Tidak dilakukan perubahan-perubahan, seperti di Belanda, ada daerah yang hanya berjarak 15 km dari ibukota namun tetap dipertahankan untuk lahan pertanian dan peternakan demi kepentingan pangan,” terangnya.
Di sisi lain, ia melanjutkan, pemerintah masih saja selalu beriorientasi pada impor pangan. Disaat petani mau panen, selalu saja muncul kebijakan impor. “Nah, ini yang harus dihindari agar petani tetap melakukan usahanya di bidang pertanian dan mengusahakan pertaniannya menjadi komoditi yang swasembada,” tambah politikus dapil Jawa Timur I ini.
“Belum lagi, SDM nya kurang dibinah dan seolah-olah dibiarkan beralih ke profesi lain. Jadi, hal-hal ini pemerintah harus ada satu ketegasan untuk memperhatikan permasalahan yang berhubungan dengan swasembada pangan,” tandas Bambang Haryo.(adv/jpnn)
BACA JUGA: Pemerintah Diminta Kurangi Impor Gula Mentah
BACA JUGA: Komisi VI Panggil Menteri LHK Soal Permen Perhutanan Sosial
BACA ARTIKEL LAINNYA... BK DPR Beri Edukasi Politik Mahasiswa Moestopo dan UNS
Redaktur & Reporter : Friederich