Pemerintah Tidak Sembarangan Pilih Investor, Semua Harus Peduli Lingkungan

Senin, 10 Agustus 2020 – 21:39 WIB
Sekretaris Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Raden Pardede. Foto: Antara

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan PEN Raden Pardede mengatakan, pemerintah sangat peduli dengan kelestarian lingkungan.

Menurutnya, selain mengundang investasi datang ke Indonesia lewat RUU Cipta Kerja, pemerintah juga berhati-hati terhadap dampak yang terjadi kepada lingkungan.

BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Penyerangan Brutal di Solo, Novel Langsung Tuding Jokowi, Jimly Bicara

Hal ini pun menepis anggapan dari beberapa kalangan yang menyebut pemerintah tidak peduli terhadap dampak lingkungan dan akan menghilangkan AMDAL (analisa mengenai dampak lingkungan) melalui Omnibus Law Cipta Kerja.

"Pemerintah sangat concern terhadap lingkungan. Oleh karena itu, kita tidak menghilangkan AMDAL dalam RUU Cipta Kerja," kata Raden Pardede di Kemenko Perekonomian pada Senin (10/08).

BACA JUGA: Rp 123 Triliun untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional Jadi Oase Bagi UMKM

Raden Pardede menjelaskan, investasi yang masuk ke Indonesia bertujuan untuk memulihkan perekonomian dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Maka dari itu, investasi tidak boleh dipersulit agar Indonesia dilirik investor.

BACA JUGA: Reaksi Fadli Zon soal Namanya Jadi Penerima Bintang Jasa dari Presiden Jokowi

"Terkait AMDAL, jika ada investasi yang beresiko tinggi terhadap lingkungan maka harus ada kajian khusus agar tidak merusak lingkungan dan harus ada AMDAL," ujarnya.

Raden Pardede juga menjelaskan, jika ada investasi yang tidak beresiko mengganggu lingkungan maka tidak perlu diberikan AMDAL.

"Pemerintah akan memilah investasi mana saja yang beresiko tinggi terhadap lingkungan apa tidak. Jika tidak beresiko maka tidak diperlukan AMDAL," imbuhnya.

Menurutnya, penyeleksian investasi yang masuk seperti ini sudah diberlakukan di negara-negara maju. Dia pun mengaku sudah mendiskusikan ini kepada berbagai pihak seperti World Bank terkait masalah lingkungan tersebut.

"Kami juga sudah berdiskusi dengan World Bank terkait AMDAL. Jika ada resiko rendah maka investasi tidak akan dipersulit. Hal ini mungkin yang menjadi kesalahpahaman banyak orang. Dikira pemerintah akan menghilangkan AMDAL tapi tidak seperti itu, pemerintah akan memilah mana investasi yang beresiko atau yang tidak," tegasnya

Ketika ditanya pertumbuhan ekonomi di Kuartal II yang minus 5,32 persen berdasarkan data BPS, Raden Pardede mengatakan hampir semua negara yang terwabah Covid-19 mengalami pertumbuhan yang minus dan bahkan ada yang mengalami resesi.

Saat ini, lanjutnya, tugas pemerintah adalah menjaga agar Indonesia tidak mengalami resesi.

"Saat ini pemerintah berupaya keras agar Indonesia jangan sampai resesi," ucapnya.

Raden menjelaskan ada beberapa langkah yang sudah dijalankan pemerintah. Salah satunya adalah belanja negara dan bantuan sosial agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

"Saat pandemi, banyak orang yang ketakutan untuk berbelanja. Orang yang punya uang juga berpikir untuk berbelanja jika tidak penting karena bisa saja barang yang dibeli ada virusnya atau makanan yang dibeli tidak terpercaya kebersihannya. Hal ini yang membuat orang enggan untuk berbelanja. Hal ini lah yang menjadi fokus pemerintah agar orang mau berbelanja dan ekonomi tetap berjalan," jelasnya.

Meskipun demikian, dalam pandemi ini pemerintah tidak hanya fokus terhadap perekonomian tapi juga fokus terhadap kesehatan masyarakat.

"Harapannya kita bisa memproduksi vaksin. Karena, kesehatan masyarakat adalah hal yang utama. Jika masyarakat sehat terbebas dari Covid-19 maka otomatis kepercayaan masyarakat kembali untuk berbelanja dan ekonomi berangsur akan pulih," ungkapnya. (flo/jpnn)


Redaktur & Reporter : Natalia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler