Ditemui usai memimpin halalbihalal di kantornya kemarin, SDA mengatakan bahwa pihaknya sudah menjalankan penelitian dan kajian tentang keberadaan umat muslim Syiah di Indonesia. Menteri yang juga ketua umum DPP PPP itu mengatakan, Kemenag tidak rela jika konflik bernuansa agama terus terjadi. Sebab, konflik tersebut melibatkan umat Syiah dan Sunni yang sejatinya sama-sama umat Islam. "Saya berharap semua pihak bisa menyejukkan suasana di Sampang. Jangan sampai konflik meluas," tegasnya.
SDA menegaskan jika kajian soal posisi Syiah ini menghadirkan pendapat dari banyak pihak. "Mulai ahli-ahli agama, sejarah, dan pihak-pihak lainnya yang ingin menyelesaikan masalah ini kami libatkan," kata dia. SDA juga mengatakan, hasil diskusi atau kajian dari tim ini nantinya akan dijadikan bagi pemerintah untuk mendefinisikan dan memposisikan Syiah.
Kajian dari jajaran Kemenag tetang Syiah ini penting dan mendesak segera keluar. Mengingat potensi letupan-letupan konflik bernuansa agama antara muslim syiah dengan muslim anti-syiah bisa terus terjadi.
Meskipun belum menjadi ketetapan, namun posisi pemerintah dalam menyikapi kebedaraan muslim Syiah di Indonesia akan merujuk pada kebijakan Organisasi Konferensi Islam (OKI). Dalam KTT Luar Biasa OKI di Arab Saudi beberapa waktu lalu, sudah menunjukkan kabar baik soal penghentian perseteruan antara kaum sunni dan kaum syiah.
Dalam sejumlah laporan disebutkan bahwa pada suatu momen di KTT Luar Biasa OKI ini, Raja Arab Saudi King Abdullah memberi penghormatan yang luar biasa kepada Presiden Mahmoud Ahmadinejad. Saat itu, selain berjabat tangan, King Abdullah meminta Ahmadinejad duduk di kursi tepat di samping kirinya.
Sejumlah pihak melihat sambutan raja Arab kepada presiden Iran itu fenomena luar biasa. Dengan sambutan itu, diharapkan perseteruan antara kaum syiah dan sunni sudah bisa diakhiri. Seperti diketahui, kaum sunni selama ini mendominasi di negara-negara Teluk seperti Arab Saudi. Sedangkan kaum syiah mendominasi Iran.
Pendapat senada diungkapkan Wakil Direktur Eksekutif Human Rights Working Group Choirul Anam. Choirul mengungkapkan bahwa sejatinya OKI sudah menganggap Syiah dan Sunni sama. Buktinya, dalam kajian komisi bidang hak asasi manusia yang berada di bawah OKI menyebutkan bahwa Syiah harus mendapat tempat di negara-negara Sunni. Di OKI bahkan kaum Syiah sudah dianggap setara dengan umat Sunni lainnya. "Tidak ada alasan untuk menyebut Syiah sesat," tegasnya.
Choirul mendesak agar Kemenag menerbitkan selebaran resmi yang berisi pengakuan tentang keislaman Syiah. Selebaran itu, kata dia, dibagikan ke daerah-daerah hingga tingkatan institusi kementerian terkecil. Tujuannya, tidak ada lagi pemuka agama setempat yang menggerakkan warga untuk mengintimidasi kaum Syiah yang jelas-jelas bagian dari umat Islam. "Selama ini, amunisi pemimpin agama setempat menggerakkan warga adalah karena Syiah dianggap sesat, padahal tidak," katanya.
Di bagian lain, Badan Intelijen Negara (BIN) mengaku kecolongan dengan kejadian tersebut. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman mengakui adanya kekurangan untuk melakukan langkah-langkah antisipasi terjadinya bentrok.
"Kita harus mengakui kalau hal itu terjadi, (maka) intelijennya harus diperbaiki," kata Marciano seusai mengikuti rapat terbatas membahas insiden Sampang di Kantor Presiden, kemarin (27/8). Menurutnya, selain solusi untuk menyelesaikan bentrok, evaluasi terhadap intelijen juga harus dilakukan.
"Harusnya, intelijen yang baik mempunyai kemampuan mendeteksi secara dini hal-hal yang akan timbul," sambung mantan Pangdam Jaya itu.
Rapat khusus membahas soal insiden di Sampang itu dipimpin langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain Wapres Boediono dan kepala BIN, rapat antara lain juga diikuti oleh Mendagri Gamawan Fauzi, Menag Suryadharma Ali, Menkum HAM Amir Syamsuddin, Jaksa Agung Basrief Arief, Kapolri Timur Pradopo, dan Panglima TNI Agus Suhartono.
SBY mengatakan, ada yang belum optimal dalam penanganan masalah di Sampang. Pasalnya, kejadian tersebut pernah terjadi bulan Desember 2011 lalu. Dia menyebut kerja intelijen lokal, baik kepolisian maupun intelijen komando territorial TNI. Begitu juga dengan peran pemerintah daerah. "Mestinya kalau intelijen itu bekerja dengan benar dan baik, akan lebih bisa diantisipasi. Dideteksi keganjilan yang ada diwilayah itu," urainya.
Menurut presiden, persoalan tersebut kompleks, tidak hanya berkaitan dengan keyakinan. Namun juga berkaitan dengan konflik internal keluarga. "Akhirnya saling bertautan dan karena masing masing punya pengikut, terjadilah insiden atau aksi kekerasan yang sangat kita sesalkan itu," kata SBY.
Solusinya, lanjut dia, perlu keterpaduan antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, SBY juga meminta penegak hukum bertindak secara tegas dan adil. "Saya berharap para pemimpin dan pemuka agama tokoh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah, utamanya pemda untuk kembali menenangkan umat mereka semua," katanya.
Sementara itu Kapolri Timur Pradopo mengatakan, pihaknya telah menangkap tujuh orang yang ditetapkan sebagai tersangka. "(Perannya) ada pelaksana, ada penggerak," katanya. Dia menegaskan, masih ada tiga orang yang menjadi target karena dinilai bertanggung jawab dalam insiden bentrok itu.
Mantan Kapolda Metro Jaya itu enggan menanggapi jika disebut kecolongan atas bentrokan itu. "Sekarang tentunya kita melihat ke depan, langkah-langkah penegakan hukum yang kita lakukan," elaknya.
Di Gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM) Jalan H.R Rasuna Said, Menkumham Amir Syamsuddin berharap agar masalah Sampang tidak terlalu dibawa ke arah agama. Seolah-olah apa yang terjadi adalah pertikaian antara Sunni melawan Syiah. "Ada latar belakang masalah keluarga," ucapnya.
Nah, latar belakang masalah pribadi itulah yang diharapkan bisa segera dipecahkan permasalahannya. Apalagi, tragedi yang terjadi pada Minggu (26/8) kemarin disebutnya sebagai peristiwa ulangan setahun lalu. Sehingga, kecil kemungkinan apa yang terjadi murni berlatar penistaan agama.
Itulah kenapa, dia menyebut bakal ada penegakan hukum yang tegas dalam menyelesaikan konflik antar warga itu. Termasuk mengevaluasi kenapa pertikaian itu kembali terjadi. "Berbagai pihak harus bersinergi mencari solusi, dan pencegahannya," kata Amir.
Khusus untuk evaluasi pelaksana penegakan hukum di Sampang, Amir menegaskan bakal diambil alih oleh pemerintah kalau penegak hukum daerah enggan menangani kasus itu. Dia menyebut secara hukum acara bisa saja hal itu dilakukan meski belum ada keputusan apapun karena butuh berbagai pertimbangan.
Baginya, penegakan hukum itu penting supaya peristiwa serupa tidak terulang. Menteri yang juga advokat itu khawatir kalau konflik seperti itu bakal meningkat menjadi lebih parah dan makin berlarut. "Perintah Presiden jelas, penegak hukum dalam hal ini Kapolri, Jaksa Agung, dan hakim untuk turun tangan," tegasnya.
Sementara ini, Amir belum memberi kepastian apakah ditemukan pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus itu. Semua itu baru bisa dijawabnya kalau evaluasi sudah dilakukan secara menyeluruh. Oleh sebab, dia langsung terbang menuju Sampang bersama Kemendagri untuk melakukan evaluasi bersama yang lain. (wan/fal/dim/aga)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mudik dan Balik Renggut 908 Nyawa
Redaktur : Tim Redaksi