jpnn.com, JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan dalam mengatasi penyebaran wabah virus corona atau Covid-19, termasuk penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemerintahan Presiden Joko Widodo tampak seperti orang kebingungan. “Sehingga kebijakannya bertolak belakang satu sama lain,” kata Neta kepada JPNN.com, Rabu (15/4).
Menurut Neta, hal ini tidak hanya membuat masyarakat bingung tetapi juga orang asing menjadi takut berada di Jakarta. Tidak heran, kata dia, bila sejumlah negara sudah menginstruksikan warganya segera meninggalkan Jakarta.
BACA JUGA: Pernyataan Terbaru Sri Mulyani Soal THR
Neta menambahkan situasi ini diperparah lagi dengan retorika yang dibangun para pejabat di daerah maupun pusat tentang bantuan sosial yang akan diberikan kepada rakyat miskin yang terdampak corona.
“Retorika para pejabat sudah berbusa-busa tetapi bantuan tak kunjung datang. Kalaupun datang isi paket bantuan tidak sepadan dengan gemuruh retorikanya di televisi,” kata Neta.
BACA JUGA: Alat Teleconference Baru, Rapat Kabinet Terganggu
Neta menilai kondisi-kondisi seperti itu maupun semua tingkah pejabat ini praktis membuat rakyat frustrasi. Akibatnya, kata dia, imbauan di rumah saja pun mereka abaikan. “Sehingga mereka nekat keluar rumah dengan tekad "di dalam rumah mati kelaparan dan di luar rumah mati kena corona tapi bisa berjuang menghidupi keluarga,” ujarnya.
Kata Neta, bila situasinya seperti ini maka sikap tegas apa yang bisa dilakukan polisi di lapangan. “Polisi pun akan bingung. Jika polisi bersikap tegas dan keras pasti akan dilawan masyarakat kecil yang perlu makan,” katanya.
BACA JUGA: Update Corona 15 April: Sebulan Lebih, Tren Kasus Positif Corona Terus Meningkat
Oleh sebab itu, kata Neta, untuk konsisten menerapkan PSBB maka pemerintah perlu bersikap satu suara dan tidak membingungkan rakyat. Selain itu, bantuan sosial bagi rakyat miskin yang terdampak harus secepatnya disalurkan dengan isi yang memadai untuk kebutuhan hidup selama wabah corona belum terkendali.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun diminta mengawasi bansos agar tidak dikorupsi. “KPK sudah saatnya mengawasi bantuan sosial ini agar tidak dikorup pejabat yang tidak bermoral,” kata Neta.
Neta menambahkan yang tidak kalah penting adalah Polri lewat Bhabinkamtibmas bisa mengimbau RT dan RW di lingkungan perumahan mewah, agar mengumpulkan bantuan sosial dan dan bahan pangan, yang dibagikan kepada warga kurang mampu di sekitarnya secara berkala.
Mobilisasi bantuan itu tidak hanya untuk membangun jaring pengaman sosial antar masyarakat. Lebih dari itu, bisa menjadi jaring pengaman kamtibmas untuk kawasan perumahan mewah tersebut dari berbagai aksi kecemburuan sosial. “Jika mobilisasi bantuan antarwarga sekitar ini berjalan maksimal program "di rumah saja" pun bisa berjalan maksimal untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona,” ujar Neta. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy