JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Papua 2013 dengan agenda pembuktian. Empat pasangan calon gubernur-wakil gubernur Papua selaku pemohon mendatangkan sekitar 30 saksi.
Kehadiran saksi ini untuk menjelaskan kecurangan-kecurangan proses Pemilukada. Pemohon menganggap Pemilukada Papua tersebut dimenangi pasangan nomor urut tiga, Lukas Enembe-Klemen Tinal sarat akan kecurangan.
Yarekaruba, salah satu saksi menjelaskan pada tanggal 29 Januari 2013, tidak ada pencoblosan di kampung-kampung, tapi semuanya dipusatkan di Distrik. Dan dari 18 kepala kampung, hanya diwakili beberapa kepala.
"Saat itu saya berada di lapangan, kertas suara tidak ada yang keluar, karena semua terkumpul di Distrik. Semua ada 18 kepala kampung, tapi yang nyoblos itu diwakilkan 3 kepala kampung saja. Kami sendiri (masyarakat Papua-red) tidak memilih. Dan sempat ada rekapan kertas suara, tapi tidak ada pembacaan hasil," ujar Yarekaruba saat sidang berlangsung di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (28/2).
Saksi lainnya, Leti Gulig mengisahkan penganiayaan yang menimpa dirinya. Tanggal 25 Januari Leti mengaku dipukul dan sempat dimasukkan ke dalam bui lantaran tidak mengindahkan perintah untuk memilih kandidat nomer urut 3. "Saya dipukul dan dikroyok orang Tolikara, dari kandidat nomor urut 3. Dia bilang di sini tidak boleh ada kandidat lain yang masuk. Akhirnya saya dimasukan ke penjara dan ditahan sampai tanggal 7 Februari, bahkan tadinya mau ditahan sampai hasil pemilu keluar,"paparnya.
Cornelius Logos sebagai sekertaris wilayah enam, menceritakan bahwa dari ke enam kandidat calon Pemilukada Papua , hasil rekapitulasi di beberapa Distrik menyatakan nomor pasangan nomor urut 1,2,4,5,6 tidak ada yang memilih. "Saya tanya kenapa hasilnya nol? Dia bilang, karena saya koordinator wilayah di sini. Di seluruh tempat pemilihan suara (TPS), mereka bilang TPS itu memang tidak ada pemilihan, tapi rekapan hasilnya ada," katanya.
Lain lagi dengan Royen Giring, dia lebih apes lagi. Dia dipecat oleh Kepala Distrik lantaran tidak mau ikuti perintah, lantaran Royen tidak mau membohongi hati nuraninya untuk memilih nomor pasangan urut 3.
"Waktu itu juga sempat, bupati keluarkan uang Rp 200 juta untuk bakar batu (membakar banyak jenis makanan dengan batu, babi dll-red) di lapangan, agar perhatian masyarakat beralih pada bakar batu dan tidak memilih saat pencoblosan," pungkas Royen.
Setelah mendengarkan seluruh keterangan saksi, sidang yang langsung dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mempersilahkan pada pihak terkait dan juga termohon, dalam sidang berikutnya untuk memberikan jawaban terkait pemaparan 30 saksi.
Dalam sidang selanjutnya, pemohon dari kuasa hukum nomer 16 meminta pada Mahfud untuk dapat menghadirkan pemerintah provinsi Papua. Hal itu dipintanya guna menjelaskan soal daftar pemilih tetap (DPT).
"Silahkan pada sidang selanjutnya, semua pernyataan tadi dijawab, tadi hampir ada 30 kesaksian. Nanti juga akan kita surati pemerintah provinsi Papua agar datang dalam sidang selanjutnya. Sidang akan dilanjutkan pada Selasa (5/3) pukul 09.00 WIB, dengan ini sidang dinyatakan selesai dan ditutup," tutup Mahfud sembari mengetuk palu mengakhiri sidang.
Untuk diketahui dalam pemilukada provinsi Papua diikuti oleh enam pasangan calon. Total suara sah dari 28 kabupaten/kota di Papua mencapai 2.713.465 suara.
Dari jumlah itu, pasangan nomor urut satu, Noahk Nawipa-Yohanes Wop mendapat 178.830 suara (8 persen). Selanjutnya pasangan nomor dua, MR Kambu-Blasius Pakage mendapat 301.349 (13 persen).
Sedangkan pasangan Lukas Enembe-Klemen Tinal yangdinobatkan menjadi pememang mengantongi 1.199.657 (52 persen). Selanjutnya ada Welington Wenda-Wenan Watori sengan 153.453 suara (7 persen).
Sementara pasangan Alex Hasegem-Marten Kayoi mendapat 72.120 suara (3 persen) dan pasangan Habel Melkias Suawe-Yop Kogoya meraih 415.382 suara (18 persen). (chi/jpnn)
Kehadiran saksi ini untuk menjelaskan kecurangan-kecurangan proses Pemilukada. Pemohon menganggap Pemilukada Papua tersebut dimenangi pasangan nomor urut tiga, Lukas Enembe-Klemen Tinal sarat akan kecurangan.
Yarekaruba, salah satu saksi menjelaskan pada tanggal 29 Januari 2013, tidak ada pencoblosan di kampung-kampung, tapi semuanya dipusatkan di Distrik. Dan dari 18 kepala kampung, hanya diwakili beberapa kepala.
"Saat itu saya berada di lapangan, kertas suara tidak ada yang keluar, karena semua terkumpul di Distrik. Semua ada 18 kepala kampung, tapi yang nyoblos itu diwakilkan 3 kepala kampung saja. Kami sendiri (masyarakat Papua-red) tidak memilih. Dan sempat ada rekapan kertas suara, tapi tidak ada pembacaan hasil," ujar Yarekaruba saat sidang berlangsung di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (28/2).
Saksi lainnya, Leti Gulig mengisahkan penganiayaan yang menimpa dirinya. Tanggal 25 Januari Leti mengaku dipukul dan sempat dimasukkan ke dalam bui lantaran tidak mengindahkan perintah untuk memilih kandidat nomer urut 3. "Saya dipukul dan dikroyok orang Tolikara, dari kandidat nomor urut 3. Dia bilang di sini tidak boleh ada kandidat lain yang masuk. Akhirnya saya dimasukan ke penjara dan ditahan sampai tanggal 7 Februari, bahkan tadinya mau ditahan sampai hasil pemilu keluar,"paparnya.
Cornelius Logos sebagai sekertaris wilayah enam, menceritakan bahwa dari ke enam kandidat calon Pemilukada Papua , hasil rekapitulasi di beberapa Distrik menyatakan nomor pasangan nomor urut 1,2,4,5,6 tidak ada yang memilih. "Saya tanya kenapa hasilnya nol? Dia bilang, karena saya koordinator wilayah di sini. Di seluruh tempat pemilihan suara (TPS), mereka bilang TPS itu memang tidak ada pemilihan, tapi rekapan hasilnya ada," katanya.
Lain lagi dengan Royen Giring, dia lebih apes lagi. Dia dipecat oleh Kepala Distrik lantaran tidak mau ikuti perintah, lantaran Royen tidak mau membohongi hati nuraninya untuk memilih nomor pasangan urut 3.
"Waktu itu juga sempat, bupati keluarkan uang Rp 200 juta untuk bakar batu (membakar banyak jenis makanan dengan batu, babi dll-red) di lapangan, agar perhatian masyarakat beralih pada bakar batu dan tidak memilih saat pencoblosan," pungkas Royen.
Setelah mendengarkan seluruh keterangan saksi, sidang yang langsung dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mempersilahkan pada pihak terkait dan juga termohon, dalam sidang berikutnya untuk memberikan jawaban terkait pemaparan 30 saksi.
Dalam sidang selanjutnya, pemohon dari kuasa hukum nomer 16 meminta pada Mahfud untuk dapat menghadirkan pemerintah provinsi Papua. Hal itu dipintanya guna menjelaskan soal daftar pemilih tetap (DPT).
"Silahkan pada sidang selanjutnya, semua pernyataan tadi dijawab, tadi hampir ada 30 kesaksian. Nanti juga akan kita surati pemerintah provinsi Papua agar datang dalam sidang selanjutnya. Sidang akan dilanjutkan pada Selasa (5/3) pukul 09.00 WIB, dengan ini sidang dinyatakan selesai dan ditutup," tutup Mahfud sembari mengetuk palu mengakhiri sidang.
Untuk diketahui dalam pemilukada provinsi Papua diikuti oleh enam pasangan calon. Total suara sah dari 28 kabupaten/kota di Papua mencapai 2.713.465 suara.
Dari jumlah itu, pasangan nomor urut satu, Noahk Nawipa-Yohanes Wop mendapat 178.830 suara (8 persen). Selanjutnya pasangan nomor dua, MR Kambu-Blasius Pakage mendapat 301.349 (13 persen).
Sedangkan pasangan Lukas Enembe-Klemen Tinal yangdinobatkan menjadi pememang mengantongi 1.199.657 (52 persen). Selanjutnya ada Welington Wenda-Wenan Watori sengan 153.453 suara (7 persen).
Sementara pasangan Alex Hasegem-Marten Kayoi mendapat 72.120 suara (3 persen) dan pasangan Habel Melkias Suawe-Yop Kogoya meraih 415.382 suara (18 persen). (chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... SBY jadi Sebab Utama Elektabilitas PD Anjlok
Redaktur : Tim Redaksi