Pemilih Sementara Pemilu Legislatif 167 Juta

Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner KPU bidang pemutakhiran data pemilih Ferry Kurnia Rizkiyansyah usai rapat pleno bersama KPU provinsi di Hotel Le Meridien, Jakarta, kemarin (13/7). Menurut Ferry, tiga provinsi yang belum memasukkan rekap DPS adalah KPU Sumatera Selatan, KPU Maluku Utara, dan KPU Papua.

”Mereka sedang memproses rekap, seluruh DPS dari seluruh provinsi akan kita tetapkan dalam pleno Senin (15/7) nanti,” ujar Ferry kepada wartawan.

Ferry menyatakan, rapat tersebut sejatinya mengundang seluruh KPU provinsi untuk melaporkan hasil rekap DPS di wilayahnya masing-masing. Namun, kendala geografis dan koneksi jaringan membuat rekap DPS di beberapa provinsi tertunda. ”DPS di daerah-daerah sebenarnya sudah diumumkan di PPS (tingkat kelurahan, red). Namun laporannya saja yang belum sampai Jakarta,” ujarnya.

Selain kasus tiga provinsi yang sama sekali belum menyampaikan rekap, ada lima provinsi lain yang sudah melaporkan DPS, namun datanya belum lengkap. Ferry menjelaskan, lima KPU provinsi yang rekap DPSnya belum lengkap adalah Banten, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan.

”Lima provinsi yang DPS nya kurang lengkap hanya di satu atau dua kabupaten. Rekapnya menyusul,” ujar mantan Ketua KPU Provinsi Jawa Barat itu.

Ferry menyatakan, data DPS merupakan hasil pemutakhiran dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diserahkan Kementrian Dalam Negeri pada Februari lalu. Jumlah DP4 ketika itu mencapai 190 juta, ditambah pemilih luar negeri dari data Kementrian Luar Negeri sebanyak 2.213.605 jiwa. Jumlah sekitar 192 juta pemilih berdasarkan DP4 itu telah dimutakhirkan melalui proses pencocokan dan penelitian (coklit) oleh petugas adhoc bentukan KPU.

”Kemungkinan jumlah DPS akan lebih sedikit dari DP4,” ujar Ferry memprediksi.

Ferry menambahkan, jumlah DPS yang kemungkinan lebih sedikit dari DP4, bukan berarti terjadi penurunan data DP4 di seluruh provinsi. Ferry menyebutkan, di provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat justru mengalami penambahan jumlah pemilih. ”Di Jatim misalkan bertambah sekitar satu juta pemilih. Sementara di Lampung memang berkurang,” ujarnya memberi contoh.

Anggota KPU Hadar Navis Gumay menambahkan, data pemilih seluruh provinsi nantinya akan dimasukkan dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidarlih) KPU. Secara bertahap, seluruh DPS dari daerah akan di-upload ke Sidarlih, demi memberi kesempatan pemilih melakukan pengecekan secara online melalui jaringan internet.

”Sidarlih ini by name (per nama pemilih, red). Jadi rekap dari seluruh daerah memang diperlukan,” ujar Hadar secara terpisah. Pemilih diberi kesempatan menyampaikan masukan terkait DPS hingga 24 Juli mendatang.

Menurut Hadar, ada daerah yang sudah bekerja menggunakan Sidarlih sejak awal. Namun, ada beberapa daerah yang mengalami kesulitan jaringan dan sumber daya manusia, sehingga tidak menggunakan Sidarlih. Daerah yang tidak mampu menggunakan Sidarlih saat ini sedang diinventarisir, untuk kemudian dibantu memasukkan datanya oleh KPU. ”Rencananya akan kita mulai Senin secara bertahap,” tandasnya.

Berdasarkan simulasi Jawa Pos, asumsi total DPS untuk pemilu legislatif 2014 akan berada di kisaran 180 juta pemilih. Jumlah ini didasarkan pada data pemilih di Sumsel dan Maluku Utara berdasarkan DP4, masing-masing mencapai 6.158.483 jiwa dan 1.331.297 jiwa. Sementara jumlah pemilih di Papua didasarkan pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur 2013 sebanyak 2.703.843.

Jika data tiga provinsi dimasukkan ke DPS berikut dengan jumlah pemilih luar negeri Kemlu, akan ada kisaran 180 juta pemilih untuk pemilu legislatif 2014. Jumlah ini lebih banyak dari DPT pemilu legislatif 2009 sebanyak 171.265.442 pemilih. (bay)