jpnn.com, JAKARTA - Anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Bambang Widjojanto mengingatkan potensi kecurangan dan politisasi bantuan sosial (bansos) pada Pilpres 2024.
Hal itu diingatkan eks wakil ketua KPK itu dalam diskusi "Titik Rawan Potensi Kecurangan Pemilu dalam Penempatan Pejabat Kepala Daerah" yang digelar sejumlah NGO di Gado-gado Boplo, Cikini Raya, Jakarta Pusat (7/1/2024).
BACA JUGA: Timnas AMIN: Capres yang Dalam Posisi Menjabat Tidak Berarti Paham Semua Urusan
Acara diskusi tersebut menghadirkan tiga narasumber dari perwakilan tim pemenangan masing-masing paslon, yaitu Bambang Widjojanto mewakili Timnas AMIN, Habiburokhman dari TKN Prabowo-Gibran, dan Todung Mulya Lubis dari TPN Ganjar - Mahfud.
Pada acara itu juga dilakukan Launching Penelitian Titik Rawan Kecurangan dan Platform Peta Kecurangan Pemilu www.kecuranganpemilu.com.
BACA JUGA: Soroti Kekerasan Oknum TNI, Koalisi Masyarakat Sipil Kritik Pernyataan KSAD Maruli
"Pelanggaran yang tampak nyata, bansos yang lebih besar dari tahun lalu. Siapa yang bansosnya yang besar, itu dinyatakan oleh menteri, lho. Ada kebijakan yang berpotensi korupsi," kata Bambang.
Pendiri ICW itu juga menyoroti netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada Pilpres 2024 dalam konteks penegakan hukum.
BACA JUGA: Prabowo Berencana Impor Sapi, Ganjar: Lebih Baik Kita Membicarakan Kemandirian Ekonomi
Dia meminta jangan hanya kepala desa yang disorot, tetapi juga perlu memotret potensi kebijakan yang rawan dikorupsi seperti viralnya Satpol PP di Garut yang mendukung salah satu pasangan calon (paslon).
"Pak Mahfud bilang pasti ada orang yang nyuruh, aktor intelektualnya, itu perlu disentuh," ujar Bambang.
Selain itu, dia menyebut calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD juga menyebut potensi kecurangan sudah terjadi di Jawa Timur, Jateng, DKI Jakarta, Bali.
Bambang juga menyinggung posisi Bawaslu dalam penanganan kecurangan dan pelanggaran Pemilu 2024.
"Posisi Bawaslu sangat strategis tetapi kalau fungsi tidak dimaksimalkan, itu bagaimana? Misalnya, kasus pembagian susu yang dilakukan Gibran di Car Free Day," tuturnya.
Menurut Bambang, pelanggaran dan kecurangan juga sudah terjadi dalam verifikasi faktual partai politik, yakni ada parpol tidak potensial ikut pemilu tetapi diikutkan.
"Mari kita awasi. Kami (Timnas AMIN) sudah membangun Amin APP, yang isinya bagaimana kecurangan itu bisa ditampung menggunakan aplikasi yang dibangun baik dari 01, 02, 03 yang nanti diverifikasi oleh tim independen seperti Perludem," ucap Bambang.(*/jpnn.com)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam