jpnn.com, JAKARTA - Caleg DPR RI dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dapil Sulawesi utara (Sulut) nomor urut satu Denny Tewu menilai kehadiran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) sangat diperlukan.
Sebab, pengawas akan sangat menentukan kejujuran dan keadilan mengingat proses pemilu masih dilakukan secara manual dan belum sepenuhnya digital, sehingga dugaan partai-partai terdahulu bermain tidak fair sangat mungkin.
BACA JUGA: Caleg Denny Tewu Nilai Sudah Waktunya Indonesia Dipimpin Anak Muda
"Tanpa proses pengawasan yang baik, maka partai-partai senior yang telah siap dengan jaringan yang kuat hingga ke seluruh TPS, akan sangat mudah diduga untuk memanipulasikan suara hasil C-1 dengan mengutak-atik hasil pemilu di berbagai TPS yang minim saksi dari partai-partai peserta pemilu lainnya," ungkap Denny pada Selasa (6/2).
Denny juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia agar ikut terlihat mengawasi hasil pemilu dengan memotret hasil C-1 beserta hasil perhitungan di papan tulis.
"Lalu, di posting di medsos secara detail seperti data TPS , nama kelurahan/desa, Kecamatan, kota hingga provinsi," ujar Denny.
BACA JUGA: AKBP Budi Siap Kerahkan Seluruh Personel Amankan Distribusi Logistik dan TPS di Inhil
Dia pun berharap dengan UU ITE maka adanya bukti-bukti rekaman tersebut apakah foto maupun video dari masyarakat, dapat dijadikan bukti apabila terjadi kecurangan dalam berbagai bentuk termasuk mengutak-atik hasil pemilu dengan merubah C-1 dan seterusnya.
"Kami berharap semoga ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah untuk mengawal Pemilu Jurdil dan bersih pada 2024 ini," ucapnya.
Sebelumnya ditempat terpisah, Menkominfo Budi Arie Setiadi berpendapat pihaknya akan berupaya meminimalisir terjadinya kecurangan pemilu mengingat teknologi digital yang makin canggih serta akses internet dan telekomunikasi yang sudah merata di Indonesia.
"Saya yakin dengan kemajuan teknologi ini semuanya serba cepat, serba transparan, mau curang dari mana, pasti langsung divideokan dan viral kalau ada intimidasi atau kecurangan," ungkap Budi Arie, dikutip dari siaran pers Kominfo, Senin (5/2).
Arie mencontohkan kalau masyarakat kini mulai memanfaatkan media sosial. Nantinya usai perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), pemilih pasti akan memfoto Formulir C1 dan menyebarkan melalui media sosial.(mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul