JAKARTA - Aliansi Nasionalis Indonesia(ANINDO) berpendapat Indonesia membutuhkan kepemimpinan nasional yang kuat secara politik, pemerintahan dan di media. Namun yang lebih penting, pemimpin haruslah tokoh yang paham terhadap cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 serta memiliki benang merah dengan cita-cita pendiri bangsa.
“Pemimpin Indonesia ke depan harus mengenal amanat penderitaan rakyat sebaik-baiknya. Tidak sekedar populer karena digarap oleh lembaga pembentuk citra yang sarat kepentingan komersial,” kata Dewan Pimpinan Pusat Anindo Hadidjojo Nitimihardjo.
Selain itu menurut Anindo, partai-partai politik yang ada seharusnya partai yang proses perekrutannya bagus. Partai yang proses rekrutmen bagus akan melahirkan elit-elit partai yang bersih.
Menurut Hadidjojo, dewasa ini peranan parpol begitu dominan dalam menentukan pejabat-pejabat pemerintah. Mulai dari presiden dan wakil presiden sampai pejabat di daerah. Parpol juga berperan menentukan pejabat di yudikatif dan legislatif. "Jadi, rekrutment di parpol itu harus benar alias bersih, kalau tidak, lebih baik partai itu dibubarkan saja," kata Hadidjojo .
Anindo juga menganggap peran media sangatlah penting. Sebab, media berperan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Di masa orde baru beberapa media menunjukkan idealismenya mencerdaskan kehidupan bangsa meskipun resikonya diberedel. “Kami juga berharap media sekarang harus tahu cita-cita Proklamasi dan UUD 1945,”ujarnya.
Pada kesempatan yang sama Sekjen Anindo Suryokoco Suryoputro menyatakan prihatin lantaran belum terwujudnya cita-cita reformasi dan banyaknya penyimpangan implementasi Pancasila dan UUD 1945. "Padahal reformasi sudah 15 tahun, Pancasila 68 tahun, tetapi masih menghadapi berbagai kendala, baik secara politik, sosiologis dan kepemimpinan,” kata dia.
Menurutnya, ada beberapa sebab melempemnya reformasi. Diantaranya adalah para pemimpin lebih mementingkankepentingan golongan, kondisi kemiskinan yang kian menjadi-jadi, serta adanya intervensi kepentingan asing dalam hal ekonomi politik. “Karena itu sudah saatnya ada koreksi total yang multi kompleks sebagai strategi agar penyelewengan dan penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 tidak terulang kembali,”tegas Suryokoco.
Wakil Ketua Umum Anindo Bob Randylawe menambahkan, keadaan bangsa Indonesia saat ini bukan semakin benar meski UUD 1945 sudah diamandemen berkali-kali. “Semakin ngawur, pemimpin-pemimpin yang ada seperti tidak paham dengan cita-cira Proklamasi dan cita-cita reformasi,”katanya.
Dia melihat, eleminasi Pancasila dan UUD 1945 berjalan secara sistematis, konsisten dan by disign. Tujuannya sederhana yaitu mau merampas hasil bumi kita seperti di zaman kolonial dulu. “Sekarang memang caranya lebih canggih, tapi tetap saja material yang dirampas sama, hasil bumi itu,”pungkasnya. (mas/jpnn)
“Pemimpin Indonesia ke depan harus mengenal amanat penderitaan rakyat sebaik-baiknya. Tidak sekedar populer karena digarap oleh lembaga pembentuk citra yang sarat kepentingan komersial,” kata Dewan Pimpinan Pusat Anindo Hadidjojo Nitimihardjo.
Selain itu menurut Anindo, partai-partai politik yang ada seharusnya partai yang proses perekrutannya bagus. Partai yang proses rekrutmen bagus akan melahirkan elit-elit partai yang bersih.
Menurut Hadidjojo, dewasa ini peranan parpol begitu dominan dalam menentukan pejabat-pejabat pemerintah. Mulai dari presiden dan wakil presiden sampai pejabat di daerah. Parpol juga berperan menentukan pejabat di yudikatif dan legislatif. "Jadi, rekrutment di parpol itu harus benar alias bersih, kalau tidak, lebih baik partai itu dibubarkan saja," kata Hadidjojo .
Anindo juga menganggap peran media sangatlah penting. Sebab, media berperan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Di masa orde baru beberapa media menunjukkan idealismenya mencerdaskan kehidupan bangsa meskipun resikonya diberedel. “Kami juga berharap media sekarang harus tahu cita-cita Proklamasi dan UUD 1945,”ujarnya.
Pada kesempatan yang sama Sekjen Anindo Suryokoco Suryoputro menyatakan prihatin lantaran belum terwujudnya cita-cita reformasi dan banyaknya penyimpangan implementasi Pancasila dan UUD 1945. "Padahal reformasi sudah 15 tahun, Pancasila 68 tahun, tetapi masih menghadapi berbagai kendala, baik secara politik, sosiologis dan kepemimpinan,” kata dia.
Menurutnya, ada beberapa sebab melempemnya reformasi. Diantaranya adalah para pemimpin lebih mementingkankepentingan golongan, kondisi kemiskinan yang kian menjadi-jadi, serta adanya intervensi kepentingan asing dalam hal ekonomi politik. “Karena itu sudah saatnya ada koreksi total yang multi kompleks sebagai strategi agar penyelewengan dan penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 tidak terulang kembali,”tegas Suryokoco.
Wakil Ketua Umum Anindo Bob Randylawe menambahkan, keadaan bangsa Indonesia saat ini bukan semakin benar meski UUD 1945 sudah diamandemen berkali-kali. “Semakin ngawur, pemimpin-pemimpin yang ada seperti tidak paham dengan cita-cira Proklamasi dan cita-cita reformasi,”katanya.
Dia melihat, eleminasi Pancasila dan UUD 1945 berjalan secara sistematis, konsisten dan by disign. Tujuannya sederhana yaitu mau merampas hasil bumi kita seperti di zaman kolonial dulu. “Sekarang memang caranya lebih canggih, tapi tetap saja material yang dirampas sama, hasil bumi itu,”pungkasnya. (mas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Belum Terima Uang Titipan, Djoko Gampar Bendahara
Redaktur : Tim Redaksi