jpnn.com, JAKARTA - Rencana pemindahan ibu kota yang kemarin baru saja dibahas kembali oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi bersama dengan jajarannya merupakan bagian dari perencanaan yang mempertimbangkan kebutuhan nasional di masa mendatang.
Ditegaskan Jokowi, pembahasan dan kajian yang telah dilakukan pemerintah selama tiga tahun ini, tak hanya dimaksudkan untuk kepentingan jangka pendek semata.
BACA JUGA: Lihat Cara Unik Jerinx SID Mengirim Pesan ke DPR dan Jokowi soal Ganja
"Kita ini kan tidak berpikir (untuk) sekarang, berpikir 10 tahun, 50 tahun, hingga 100 tahun yang akan datang," kata Jokowi di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa (30/4).
Kepala Negara menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas 17 ribuan pulau. Namun, lebih dari separuh penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Akibatnya, daya dukung dan daya tampung di Pulau Jawa, khususnya wilayah perkotaan menjadi semakin berkurang.
BACA JUGA: Ahmad Rofiq: Pemindahan Ibu Kota Ciptakan Pemerintahan Bersih
"Kita ini memiliki 17 ribu pulau. Tapi di Jawa sendiri penduduknya 57 persen dari total penduduk di Indonesia, kurang lebih 149 juta, sehingga daya dukung baik terhadap air, lingkungan, lalu lintas, dan semuanya ke depan memang sudah tidak memungkinkan lagi," jelasnya.
BACA JUGA: Gerindra Tuding Wacana Pemindahan Ibu Kota Hanya Pengalihan Isu
BACA JUGA: Kok Jokowi Bertanya soal Ibu Kota Baru Indonesia ke Netizen? Main-Main ya?
Pembangunan nasional yang hanya berkutat di sekitar pulau Jawa disinyalir sebagai salah satu faktor yang menyebabkan ketimpangan persebaran penduduk tersebut. Oleh karena itu, Jokowi berharap agar ibu kota dapat dipindahkan ke luar Pulau Jawa, sehingga nantinya terjadi pemerataan pembangunan dan perekonomian di Indonesia.
Saat ini pemerintah memiliki tiga kandidat lokasi di mana ibu kota baru tersebut nantinya berada. Namun hal itu belum diputuskan karena masih perlu kajian dan pematangan rencana pemindahan ibu kota tersebut.
Selain itu, pemerintah akan berkonsultasi dengan DPR terkait dengan wacana yang sudah tercetus sejak era presiden pertama Indonesia itu. Pemindahan ibu kota merupakan sebuah program besar yang menyangkut visi bangsa sehingga memang memerlukan keterlibatan banyak pihak.
"Nanti akan kita konsultasikan tentu saja ke DPR, juga ke tokoh-tokoh formal maupun informal, tokoh politik, maupun masyarakat. Karena ini menyangkut sebuah visi ke depan kita dalam membangun sebuah ibu kota pemerintahan yang memang representatif untuk kita bekerja," tandasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gerindra Tuding Wacana Pemindahan Ibu Kota Hanya Pengalihan Isu
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam