jpnn.com - PURWOKERTO – Upaya Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk menutup lokalisasi Gang Sadar (GS) di Baturraden ternyata bukan hal mudah. Hambatannya karena ada penolakan dari DPRD dan lahan yang dijadikan lokasi prostitusi di Gang Sadar memang bukan milik pemerintah.
Ketua Komisi A DPRD Banyumas, Sardi Susanto mengatakan, tidak ada istilah lokalisasi di Gang Sadar meski faktanya jadi tempat prostitusi. Alasannya, yang ada hanya tempat indekos.
BACA JUGA: Pelabuhan Penyeberangan Parigi Siap Beroperasi
“Di GS tidak ada praktik prostitusi yang langsung di lokasi, itu hanya tempat kos. Kalau itu mau ditutup ya jelas tidak bisa, wong bukan tempat lokalisasi. Apalagi tanahnya itu bukan milik pemerintah,” kata Sardi seperti dikutip Radar Banyumas.
Dia bahkan menyatakan kesiapannya berada di barisan paling depan untuk menentang rencana Pemkab Banyumas menutup GS. Menurutnya, jika mau menggeser stigma Baturraden khususnya GS dari bisnis prostitusi, harus ada upaya konkret untuk memberdayakan para pekerja seks komersial (PKS) terlebih dulu.
BACA JUGA: Tinggalkan Elpiji 3 Kg, Pedagang Ini Hemat Rp 1 Juta per Bulan
Hal senada juga dikatakan anggota Komisi D, Didi Rudianto. Menurutnya, untuk menutup lokalisasi sebenarnya hal mudah.
Namun, katanya, yang terpenting justru pasca-penutupan. Sebab, belum tentu penutupan lokalisasi menjadi solusi.
BACA JUGA: Kawasan Hiburan Malam Makassar Segera Jadi Pusat Kuliner
“Contoh kasus di Dolly, Surabaya. Mereka sebagian masih jalan dengan sistem online. Sebagian lagi praktik di kabupaten pinggir Surabaya, seperti Sidoarjo, Gresik, Pasuruan dan Mojokerto,” kata Didi.
Ia menegaskan, harus ada penyelesaian yang konkret atas dampak sosial penutupan lokalisasi. Dengan demikian penutupan itu tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Selain itu, lanjut Didi, bisnis prostitusi tidak hanya terjadi di GS. Beberapa tempat juga menjalankan bisnis esek-esek. Bahkan di tempat lain bisa dikatakan lebih parah karena tidak ada pengawasan rutin seperti yang ada di GS.
“Yang di luar Gang Sadar, yang kos freelance gimana? Justru yang lebih bahaya yang freelance, sebab kontrolnya tidak ada,” tuturnya.
Karenanya Didi meminta pemerintah bisa membuka mata terhadap praktik protitusi yang terjadi di beberapa tempat. “Kalau untuk mengantisipasi penyakit sosial dan penyebaran penyakit, mestinya bukan hanya Gang Sadar saja yang ditutup,” tandasnya.(why/sus/JPG/ara/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... TOP, Kemenhub Kembangkan 5 Pelabuhan di Sulteng
Redaktur : Tim Redaksi