jpnn.com, LOMBOK - Jpnn.com, LOMBOK TENGAH - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah membutuhkan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien dalam setiap pelaksanaan kebijakan.
Demikian yang disampaikan oleh Wakil Bupati Lombok Tengah M. Nursiah dalam sambutannya saat membuka diskusi publik terkait rancangan percepatan pembangunan Lombok Tengah di kantor bupati, pada Kamis (23/2) kemarin.
Menurut Nursiah, hal itu perlu adanya perencanaan yang matang dalam menjawab berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan kedepannya.
Alasan lainnya, Pemkab Lombok Tengah saat ini sedang mengalami keterbatasan keuangan daerah.
Sehingga dibutuhkan perencanaan yang efektif dan efisien dalam setiap pelaksanaan kebijakan.
"Tentu setiap tahapan pembangunan memiliki dinamika tersendiri. Dan munculnya tantangan kerap menjadi penghalang dalam suksesnya pembangunan," kata Nursiah, kemarin.
Lebih jauh, bagi Nursiah, ada beberapa hal yang menjadi faktor kegagalan pelaksanaan.
Dengan demikian, tentu hal harus dijadikan sebagai bahan perbaikan pada proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kedepannya.
"Sebagai upaya bersama dalam gerak pembangunan yang responsif dan adaftif, "ujarnya.
Tidak hanya itu, Nursiah juga menerangkan bahwa pihaknya saat ini fokus pada upaya peningkatan mutu layanan pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, ada juga hal-hal lain yang ia rasa sangat penting, seperti peningkatan kompetensi tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
Kemudian, memperkuat ekosistem kepariwisataan daerah, standarisasi produk unggulan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan.
"Itu semua harus didukung dengan peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan irigasi serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana," papar Nursiah.
Dijelaskan juga, sepanjang tahun 2022, pembangunan berbagai sektor di Lombok Tengah menunjukkan nilai yang positif.
"Pasca pandemi covid-19, pertumbuhan ekonomi kita mengalami pertumbuhan cukup tinggi tahun 2021 sebesar 4,03 persen," ungkapnya.
Sedangkan untuk persentase penduduk miskin tampak ada menurun dari 13,44 persen di tahun 2021 menjadi 12,89 persen di tahun 2022.
Kemudian untuk indeks pembangunan manusia terus meningkat dari 66,72 persen menjadi 67,57 persen di tahun 2022.
Akan tetapi tingkat pengangguran terbuka meningkat di tahun 2022 dari 2,33 persen menjadi 3,02 persen.
"Itu dampak dari pertumbuhan angkatan kerja di tengah kondisi bonus demografi," tuturnya.
Untuk itu, kata Wabub, dari sekilas gambaran capaian kinerja pembangunan tersebut, tantangan pembangunan terlihat begitu jelas.
Di sisi lain juga, terlihat beberapa peluang yang nyata membutuhkan kerja keras bersama, serta terus melakukan evaluasi terhadap program-kegiatan yang telah dilaksanakan.
"Sehingga mampu merencanakan dan melaksanakan program lebih baik lagi kedepannya," tandas Nursiah.(mcr38/jpnn)
BACA JUGA: 85 Sekolah di Lombok Tengah Rusak, Ketua Dewan Bereaksi
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Edi Suryansyah