jpnn.com, SUMEDANG - Pemkab Sumedang tidak kehilangan akal dalam menghadapi pandemi Covid-19. Sebaliknya, pemerintahan yang dimotori Bupati Dony Ahmad Munir itu malah moncer di tingkat nasional.
Dalam indeks e-government Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Sumedang masuk dalam nomor satu tingkat nasional dengan skor 3,81 atau Sangat Baik.
BACA JUGA: Sudah Divaksin 2 Kali, Bupati Sumedang Positif Covid-19, Mohon Doanya
Terbaru, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir juga menyandang predikat The Best Overall dalam Indonesia Visionary Leader (IVL) Season VII dari MNC Group.
Ada sepuluh kepala daerah yang diuji untuk mengikuti IVL dengan tema ”Peran Visi di Tengah Pandemi” ini. Mereka ialah Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, Bupati Banyuasin Askolani Jasi, Bupati Bantaeng Ilham Syah Azikin.
BACA JUGA: Maaf, Ini Kabar Kurang Baik dari Bu Risma, Rakyat Indonesia Harus Tahu
Kemudian Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman, Bupati Manggarai Timur Agas Andreas, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi, Bupati Tanah Laut Sukamta, Bupati Puncak Willem Wandik, Bupati Majalengka Karna Sobahi, dan Wali Kota Palangkaraya Fairid Naparin.
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengaku, saat wabah, seorang pemimpin tidak bisa lagi bekerja dengan cara biasa-biasa saja.
BACA JUGA: Ipda Eko Diserang, Dianiaya, Brutal
Agar bisa mengelola pemerintahannya dengan baik, dibutuhkan cara yang inovatif dan membuat program lebih membumi.
Agar kebijakannya sinkron dengan pusat dan provinsi, Dony bahkan setiap hari rutin memantau akun media sosial Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil. Dengan cara itu, apa pun bentuk kreasi program di bawah, tidak kontraproduktif dengan kebijakan di atasnya.
”(Kebijakan kabupaten) harus sepaham dan selaras. IG (Instragram)-nya Pak Jokowi dan Pak Gubernur saya buka tiap hari, apa kebijakan nasional dan provinsi. Karena kebijakan pusat dan provinsi yang mendasari kebijakan di Sumedang,” katanya saat diuji para dewan juri, Rabu (10/3) lalu.
Dony menyebut, setiap kebijakan yang dikeluarkan pusat selalu dilaksanakannya. Bahkan kebijakan tersebut diterjemahkan dengan berbagai inovasi.
”Misalnya di masa Covid, ada kebijakan kerja dari rumah, itu kami buat regulasinya, peraturan bupatinya. Kita (Pemkab Sumedang, red) buat aplikasi Markonah (mari bekerja cara online dari rumah). Setiap ASN yang kerja dari rumah harus tahu besok mau melaksanakan apa, outputnya apa,” ujarnya.
Dalam menjalankan inovasinya Dony lebih menitikberatkan untuk memanfaatkan teknologi informasi. Ada dua aplikasi yang dibuat dalam penanganan Covid, yakni Maijah dan Maunah.
”Dari sisi aplikasi, ini mempercepat, mempermudah kita mengatasi Covid-19. Untuk pencegahan Covid ada aplikasi Maijah. Aplikasi ini untuk memantau perkembangan Covid-19 di Kabupaten Sumedang. Misalnya di mana sekarang yang Covid, jadi cepat ditangani,” ungkapnya.
Atas terobosannya ini Sumedang tidak saja dinilai berhasil menekan angka Covid, tetapi juga diganjar bonus anggaran dari pemerintah pusat berupa dana insentif daerah (DID).
Kabupaten Sumedang juga mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menciptakan aplikasi yang baik.
”Dapat penghargaan provinsi dan dapat hadiah dari pemerintah pusat sebagai penanganan Covid yang dianggap baik dengan diberi DID Rp 21 miliar. Dengan cara apa? Konsolidasi birokrasi, mobilisasi, dan orkestrasi modal sosial. Covid kami rendah dan sekarang zona kuning,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute Gun Gun Heryanto mengatakan, sejumlah kepala daerah mampu berpikir dan bertindak taktis dalam menghadapi pandemi. Salah satunya yang dilakukan Bupati Sumedang H Dony Ahmad Munir.
”Bupati Sumedang (Dony Ahmad Munir, red) sudah berupaya menjalankan kepemimpinannya dengan melakukan inovasi, mengembangkan jaringan serta menerapkan prinsip-prinsip manajemen birokrasi modern,” ujar pakar komunikasi politik UIN Jakarta ini. (rls/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti