BANTEN - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang Iskandar Mirsad mengaku kecolongan dengan adanya kasus penyiksaan dan penyekapan buruh di Tangerang.
"Ini adalah perusahaan home industri. Jadi memang tidak berijin. Sehingga kami bisa kecolongan," ujar Iskandar di kantor Bupati Tangerang, Banten, Selasa (7/5).
Iskandar menerangkan, perusahaan tempat buruh yang disekap tersebut merupakan perusahaan ilegal. Adapun kategori perusahaan ilegal adalah mereka tidak mempunyai ijin operasi.
"Itukan perusahaan di daerah kampung sedangkan itu industri. Industri seharusnya berada di kawasan industri, tidak mungkin keluar ijinnya kalau ngotot di lokasi itu," kata dia.
Lebih lanjut Iskandar mengaku kejadian penyiksaan dan penyekapan buruh di Tangerang baru terjadi kali ini saja. Dia mengklaim hal serupa tidak pernah terjadi sebelumnya.
Dia pun mempertanyakan bagaimana aparatur pemerintahan daerah tidak mengetahui kejadian itu. Pihaknya kata Iskandar, akan melakukan investigasi soal itu."Akan kami dalami. Lurah, kades, dan camat kenapa sampai tidak tahu," ucapnya.
Apabila memang terbukti terlibat, Iskandar menyatakan, mereka akan ditindak sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku. "Bisa hukuman ringan dan hukuman berat seperti pemecatan," pungkasnya. (gil/jpnn)
"Ini adalah perusahaan home industri. Jadi memang tidak berijin. Sehingga kami bisa kecolongan," ujar Iskandar di kantor Bupati Tangerang, Banten, Selasa (7/5).
Iskandar menerangkan, perusahaan tempat buruh yang disekap tersebut merupakan perusahaan ilegal. Adapun kategori perusahaan ilegal adalah mereka tidak mempunyai ijin operasi.
"Itukan perusahaan di daerah kampung sedangkan itu industri. Industri seharusnya berada di kawasan industri, tidak mungkin keluar ijinnya kalau ngotot di lokasi itu," kata dia.
Lebih lanjut Iskandar mengaku kejadian penyiksaan dan penyekapan buruh di Tangerang baru terjadi kali ini saja. Dia mengklaim hal serupa tidak pernah terjadi sebelumnya.
Dia pun mempertanyakan bagaimana aparatur pemerintahan daerah tidak mengetahui kejadian itu. Pihaknya kata Iskandar, akan melakukan investigasi soal itu."Akan kami dalami. Lurah, kades, dan camat kenapa sampai tidak tahu," ucapnya.
Apabila memang terbukti terlibat, Iskandar menyatakan, mereka akan ditindak sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku. "Bisa hukuman ringan dan hukuman berat seperti pemecatan," pungkasnya. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPU Temukan 25 Bakal Caleg Ganda
Redaktur : Tim Redaksi