Hal ini dijelaskan oleh Rudolf Hutabarat anggota DPRD komisi I yang membidangi pemerintahan, Kamis (11/10) kepada Metro Siantar. "Pada pembahasan dengan BKPP kita juga menyinggung soal kasus PNS siluman yang baru-baru ini terjadi. Dan kepala BKPP telah menerangkan soal kronologis kejadiannya" ujar Rodolf.
Rudolf mengatakan mengatakan bahwa kejadian PNS "siluman" merupakan kelemahan sistem administrasi serta kominikasi di lingkungan pemerintah Kota Siantar. Karenanya DPRD merekomendasikan supaya dilakukan validasi menyeluruh data kepegawaian di Siantar.
"Pihak BKPP mengatakan sedang melakukannya, bahkan rencanaya data validasi kepegawaian dengan sistem eletronik, ucapnya.(jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sumsel Incar Investasi Rp3 T
Redaktur : Tim Redaksi