Pemkot Depok Diminta Buka Data ODP & PDP Corona Serta Bangun Sinfokom per Wilayah

Jumat, 27 Maret 2020 – 15:09 WIB
Kegiatan swadaya warga di Depok membuat selebaran buku Depok Lawan corona. Foto Istimewa

jpnn.com, DEPOK - Juru bicara kegiatan swadaya #depoklawancorona, Sahat Farida meminta pemerintah kota untuk membuka data ODP, PDP corona dan membangun sistem informasi komunikasi per wilayah, kecamatan atau kelurahan.

Hal ini berdasarkan rekomendasi dari studi sosial yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

BACA JUGA: Lawan Corona, PDIP Semprotkan Disinfektan di Wilayah Bekasi dan Depok

"Kami enggak mengada-ngada, ini rekomendasi ilmiah, dan sudah dibuat juga oleh Pemkot Surabaya. Penelitian itu menyebutkan mayoritas masyarakat menginginkan agar pemerintah membuka data, seperti rute perjalanan pasien, ataupun domisili di tingkat kecamatan. Hal ini berguna bagi ujung tombak di tingkat RT/RW untuk tetap siaga dan memonitor kondisi wilayahnya,” kata Sahat.

Mereka menilai hal ini penting dilakukan agar masyarakat waspada, meredakan kecemasan dan memberikan keterbukaan informasi bagi masyarakat.

BACA JUGA: Cegah Corona, RW dan Perumahan di Depok Lakukan Isolasi Komplek

Hal ini tentunya juga harus dibareng edukasi kepada warga agar tidak melahirkan stigma negatif karena kurang pahamnya warga lantaran minimnya informasi.

“Kerja cepat, kerja tepat, InsyaAllah bisa dilakukan. Skema layanan kesehatan juga harus diinformasikan. Bagaimana dengan pasien dengan penyakit bawaan yang memerlukan kontrol atau rujukan dari puskesmas sebagai FKTP," serunya.

BACA JUGA: Wali Kota Depok: Di Rumah Aja Ya

Kemudian bagaimana jika ada warga yang berinisiatif hendak memeriksakan diri terkait corona, di luar kondisi alat yang sangat terbatas.

“Satgas o 19 Depok harus bisa merespon hal ini, kolaborasinya tentu saja dengan dinas kesehatan, dinas informasi dan warga yang bersedia untuk berkolaborasi. Dan hal ini harus tersampaikan jelas ke warga," jelasnya.

Terkait rapid tes yang dilaksanakan, Sahat menilai 2.400 subjek tes itu masih sangat kurang.

"Sampai 2018 saja kita masih menggunakan angka 2,2 juta penduduk Depok. Prosentase jumlah rapid tes jelas saja masih kurang," ucapnya.

Karena itu sambung Sahat, sangat diperlukan keterbukaan data, supaya dedikasi alat ini tepat sasaran, tentunya masyarakat rentan dan juga petugas kesehatan yang bertugas di lapangan.

Selain itu, #depoklawancorona mengharapkan pelaksanaan rapid test dibarengi dengan penguatan kesiapan tenaga medis sekaligus penyediaan kelengkapan proteksi diri seperti APD, masker, dan disinfektan.

Transparansi informasi dan ketepatan komunikasi dalam situasi adalah hal yang penting, termasuk transparansi penggunaan anggaran.

“Di sini kami sama-sama cari solusi, anggaran yang didistribusikan itu juga perlu warga ketahui. Agar juga bisa muncul inisiasi lainnya tentang solusi yang dicari. Kegiatan swadaya warga #depoklawancorona hingga saat ini masih membuat dan mendistribusikan wasfatel portable dan hand sanitizer. Wastafel ditempatkan di tempat-tempat yang masih ramai orang, pinggir jalan, areal parkir yang tidak ada tempat cuci tangan," paparnya.

"Sebaiknya #dirumahaja jika memungkinkan. Mengingat Depok merupakan salah satu wilayah zona merah corona," imbuhnya.(chi/jpnn)


Redaktur & Reporter : Yessy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler