JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberi suntikan modal kepada dua perusahaan BUMD miliknya yakni PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PD Pembangunan Sarana Jaya. Dana segar itu berasal dari pengalihan anggaran beberapa SKPD yang gagal terserap.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) untuk PT Jakpro sebesar R 1,4 triliun, sedangkan PD Pembangunan Sarana Jaya mendapat Rp 130 miliar.
"Kita serahkan dulu untuk dua BUMD, PT Jakpro dan PD Pembangunan Sarana Jaya. Saya mengharapkan BUMD dapat menggunakan biaya itu sebaik mungkin," ujar pria yang akrab disapa Ahok ini di Balai Kota Jakarta, Kamis (11/7).
Mantan Bupati Belitung ini mengungkapkan bahwa dana tersebut akan dipakai Jakpro untuk pembangunan ruang bawah tanah di Monumen Nasional (Monas) dan membeli saham Palyja. Revitalisasi waduk pluit juga akan menggunakan dana tambahan itu.
Sedangkan dana Rp 130 miliar yang dikucurkan untuk PD Pembangunan Sarana Jaya tidak akan digunakan untuk pembangunan proyek. Rencananya, dana akan digunakan khusus untuk meningkatkan kinerja perusahaan.
Pemberian PMP kepada Sarana Jaya, lanjut Ahok, juga sebagai pemenuhan kewajiban Pemprov DKI. Sebab, sejak BUMD itu dibentuk, Pemprov DKI baru menyerahkan PMP sebesar Rp 70 miliar.
"Padahal dalam peraturan daerah (perda) itu kan seharusnya Rp 200 miliar penyertaan modal kita. Tapi yang baru kita setor itu sekitar Rp 60 miliar-Rp 70 miliar selama PD itu berdiri," ungkap Ahok. (dil/jpnn)
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) untuk PT Jakpro sebesar R 1,4 triliun, sedangkan PD Pembangunan Sarana Jaya mendapat Rp 130 miliar.
"Kita serahkan dulu untuk dua BUMD, PT Jakpro dan PD Pembangunan Sarana Jaya. Saya mengharapkan BUMD dapat menggunakan biaya itu sebaik mungkin," ujar pria yang akrab disapa Ahok ini di Balai Kota Jakarta, Kamis (11/7).
Mantan Bupati Belitung ini mengungkapkan bahwa dana tersebut akan dipakai Jakpro untuk pembangunan ruang bawah tanah di Monumen Nasional (Monas) dan membeli saham Palyja. Revitalisasi waduk pluit juga akan menggunakan dana tambahan itu.
Sedangkan dana Rp 130 miliar yang dikucurkan untuk PD Pembangunan Sarana Jaya tidak akan digunakan untuk pembangunan proyek. Rencananya, dana akan digunakan khusus untuk meningkatkan kinerja perusahaan.
Pemberian PMP kepada Sarana Jaya, lanjut Ahok, juga sebagai pemenuhan kewajiban Pemprov DKI. Sebab, sejak BUMD itu dibentuk, Pemprov DKI baru menyerahkan PMP sebesar Rp 70 miliar.
"Padahal dalam peraturan daerah (perda) itu kan seharusnya Rp 200 miliar penyertaan modal kita. Tapi yang baru kita setor itu sekitar Rp 60 miliar-Rp 70 miliar selama PD itu berdiri," ungkap Ahok. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ahok Siapkan Pasar Malam Untuk PKL Tanah Abang
Redaktur : Tim Redaksi