Contohnya dalam melakukan relokasi, Pemprov DKI berjanji mengutamakan lokasi yang dekat dengan tempat para PKL semula berdagang. Alasannya, agar pedagang tidak perlu lagi bersusah payah beradaptasi dan mencari pelanggan baru.
"Misalkan di pinggir jalan-jalan tuh, kita harus cari tanah di sekitar situ, kalau ada yang dijual ya kita beli. Supaya mereka tetap bisa berjalan di sekitar lokasi tersebut, jangan jauh-jauh dari lokasi sebelumnya," ujar Kepala Dinas Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan, Ratnaningsih usai rapat dengan Wakil Gubernur Basuki T.Purnama di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (8/11).
Menurut Ratna, anggaran untuk penertiban PKL sudah disiapkan. Namun saat ini belum bisa diputuskan karena masih menunggu penetapan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) KUA-PPAS 2013.
Pemprov DKI juga tengah mengkaji berapa besar anggaran yang harus dikeluarkan untuk melakukan pembebasan tanah. Pasalnya, sebagian besar anggaran akan dialokasikan untuk pembebasan lahan.
Sementara untuk mempermudah penertiban, rencananya setiap PKL akan didata dan diberi nomor register. Tetapi Pemprov DKI mengaku kesulitan untuk melakukan hal ini. Pasalnya, data soal PKL di seluruh Jakarta belum lengkap.
"Kan harus pake data riil, sedangkan saat ini belum ada, maka pakai data sensus dulu," terang Ratna.
Masalahnya, data sensus yang ada tidak mencerminkan kenyataan di lapangan. Menurut Ratna, data sensus tahun 2005 hanya mencatat ada 92. 500 orang PKL di Jakarta. Padahal, jumlah riilnya lebih dari angka tersebut. "Fisiknya lebih dari itu, bisa lebih dari dua kali lipat," ujarnya.
Saat ini Pemprov DKI tengah melakukan pendataan ulang PKL se-Jakarta. Data tersebut diinput oleh tiap kecamatan."Sekarang lagi input dari bawah, dari camat-camat karena mereka yang paling tahu. Pokoknya semua pedagang harus terdata. Nanti semua PKL kita kasih nomor," pungkas Ratna. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Samakan Rasa, Jokowi Sambangi Kajati
Redaktur : Tim Redaksi