jpnn.com - SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) bersinergi dan berkolaborasi dengan Ombudsman RI meningkatkan standar pelayanan publik di wilayah tersebut.
Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mengatakan sinergi dan kolaborasi antara pemda dengan Ombudsman RI sangatlah penting dalam rangka memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
BACA JUGA: Ganjar-Mahfud Bakal Tingkatkan Transparansi Pelayanan Publik Lewat Digitalisasi
“Penugasan kita adalah amanah untuk melayani masyarakat sebaik-baiknya,” kata Nana Sudjana saat menerima kunjungan dari pimpinan Ombudsman RI di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (28/12).
Nana pun mengapresiasi Ombudsman RI yang telah melakukan kewenangannya dalam fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik. Ombudsman RI bahkan memberikan masukan bagus untuk mempertahankan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
BACA JUGA: Tinjau Pos Terpadu Simpanglima, Nana Sudjana Pastikan Jawa Tengah Kondusif
Dia berharap terus dilakukan inovasi sehingga mampu memberikan pelayanan yang cepat, mudah, berkualitas, terjangkau dan terukur, kepada masyarakat. “Apalagi sekarang eranya digital dan terkoneksi dengan (pemerintah) pusat," kata Nana
Anggota Ombudman RI Robert Na Endi Jaweng menilai kinerja pelayanan publik Provinsi Jawa Tengah sudah masuk kategori warna hijau sejak 2022. Kinerja itu terus dipertahankan pada 2023, sebagaimana hasil penilaian Ombudsman RI yang dirilis pada 18 Desember 2023 lalu.
BACA JUGA: Top, 26 OPD dan 7 RSUD Milik Pemprov Jateng Meraih Predikat Badan Publik Informatif
Bukan hanya pemerintah provinsi saja, tetapi semua kabupaten/kota di Jawa Tengah pada 2023 ini sudah hijau. Kabupaten Purworejo yang pada tahun sebelumnya masih kuning, telah naik tingkat menjadi warna hijau pada 2023.
"Ini adalah barometer dari kinerja dan kualitas pelayanan publik. Pemprov Jateng sangat konstruktif sehingga perlu ditingkatkan. Tentu kami harapkan di bawah kepempimpinan pj gubernur ini akan terus makin bagus, makin tebal hijaunya," katanya.
Ombudsman RI dan pemda memiliki kesamaan, yakni bekerja bagi perbaikan, khususnya pelayanan publik.
Oleh karena itu, sinergi, komunikasi, dan kolaborasi itu menjadi sangat penting.
Ombudsman dalam mengawasi pelayanan publik tidak dapat bekerja sendiri.
Kolaborasi dengan pemerintah daerah akan mampu menyelesaikan permasalahan di berbagai bidang.
Menurut Robert, pelayanan publik di Jawa Tengah dari sisi pemenuhan atas standar pelayanan itu sudah pada tingkat yang optimal. Standarisasi pelayanan publik dan transparansi informasi adalah kunci dasar.
Tingkat selanjutnya adalah mendorong dan memperkuat inovasi-inovasi pelayanan publik menuju sesuatu yang lebih berdampak.
"Dampaknya ke mana? Tentu saja terutama pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, penciptaan lapangan kerja, dan sebagainya,” kata dia. (jpnn)
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : JPNN.com