jpnn.com - SEMARANG - Penjabat Gubernur Jawa Tengah Komjen (Purn) Nana Sudjana mengatakan percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah.
Oleh karena itu, Pemprov Jateng menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan perusahaan swasta, PT Astra Internasional, dalam upaya mengatasi kemiskinan ekstrem di wilayahnya.
BACA JUGA: Strategi Berhasil, Inflasi Sumsel Oktober 2023 Tetap Stabil dan Terkendali
Komitmen itu ditunjukkan dengan penandatanganan kesepakatan bersama di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (19/10). Kesepakatan tersebut akan berlangsung selama tiga tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan.
"Peran Baznas Jawa Tengah dan PT Astra Internasional, sejauh ini dinilai cukup efektif untuk membantu percepatan itu,” kata Nana.
BACA JUGA: Penerimaan Pajak Rp 1.387,78 Triliun hingga September 2023, Sri Mulyani: Ini Sangat Bagus
Adapun ruang lingkup dalam kesepakatan bersama dengan BAZNAS dan PT Astra Internasional meliputi peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH), pembangunan jamban sehat, penyediaan modal usaha, dan bidang lain yang berkaitan dengan percepatan penanggulangan kebakaran ekstrem.
Bentuk bantuan yang diberikan oleh Baznas Jateng pada 2023 berupa 255 unit RTLH, 500 unit jamban, dan 1.664 modal usaha.
Selanjutnya pada 2024 dan 2025 direncanakan tiap tahun akan ada bantuan dari Baznas Jateng berupa 750 peningkatan RTLH, 750 unit jamban, dan air bersih 1.700 unit. Sementara bantuan dari PT Astra Internasional pada 2023 ini berupa 100 unit RTLH, 32 unit jamban komunal, dan 32 unit titik sumber air bersih.
"Ini menjadi perhatian dan prioritas kami, ada RTLH, jamban, dan bila tidak ada air bersih kita carikan sumber air bersih di kampung tersebut. Di samping itu juga kita kaitkan dengan beasiswa anak dari keluarga miskin, dan modal usaha," jelas Nana.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2023, penduduk miskin di Jawa Tengah sekitar 3,791 juta orang atau 10,77 persen persen dari total jumlah penduduk di provinsi ini.
Jumlah itu tersebar di 35 kabupaten/kota. Dari jumlah itu, sekitar 1,97 persen masuk dalam kategori miskin ekstrem, yang tersebar di 923 desa di 17 kabupaten.
“Ada 17 kabupaten di Jawa Tengah yang menjadi prioritas percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem," ungkap Nana.
Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem itu akan terus digenjot hingga akhir 2024.
Caranya ialah melalui delapan komponen sasaran, yaitu RTLH, listrik, sumber air, jamban, stunting, anak tidak sekolah, disabilitas dan individu tidak bekerja.
Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi kelembagaan dan pembiayaan yang bersumber dari pusat, provinsi, kabupaten, desa, Baznas, CSR, BUMN/D, UPZ dan filantropi. "Sesuai target nasional pada akhir 2024 nanti, kami memaksimalkan untuk mencapai nol persen untuk kemiskinan ekstrem," imbuh Nana.
Oleh karena itu, dia berharap lebih banyak perusahaan yang terpanggil untuk masalah kemanusiaan, dan mereka mau membantu masyarakat yang membutuhkan.(jpnn)
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : JPNN.com