SURABAYA - Setelah menolak beras dan hortikultura impor, Pemprov Jatim kemarin (6/11) secara terbuka menyatakan juga menolak gula impor. Bahkan, Gubernur Jatim Soekarwo telah mengirimkan surat edaran kepada 38 kepala daerah di Jatim. Tujuannya, mengawasi dan menolak gula impor yang masuk ke Jatim.
Sebab, sepanjang tahun ini produksi gula di Jatim mencapai 1,25 juta ton. Di antara total produksi sebanyak itu, hanya sekitar 450 ribu ton yang terserap. ''Masih ada sekitar 800 ribu ton gula Jawa Timur yang nganggur. Bingung mau dilempar ke mana,'' kata Ketua Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (Gapperindo) Arum Sabil.
Penyebabnya, kata dia, adalah masuknya gula rafinasi atau gula impor. Selain kualitasnya lebih bagus, harganya lebih murah. Di pasaran, gula tersebut bisa didapat dengan harga Rp 8 ribu per kilogram. Adapun gula petani Jatim untuk biaya produksinya saja sudah mencapai Rp 9 ribu per kilogram. ''Tapi, kalau dengan barang impor, siapa yang bisa bersaing. Apalagi, jika misalnya, negara yang bersangkutan menetapkan politik dumping (menjual barang produksi negaranya di luar negeri lebih murah ketimbang di dalam negeri, Red),'' paparnya.
Sebenarnya keran impor gula rafinasi itu sendiri hanya ditujukan untuk industri. Tetapi, menurut fakta, gula impor justru merembes ke pasar-pasar domestik dan dijual secara eceran. Akibatnya, pasar untuk gula Jatim di kawasan Indonesia Timur tidak mau menerima semua. ''Sebab, pasar mereka sudah dibanjiri gula impor. Akibatnya, gula Jatim yang biasanya menguasai pasar di sana justru ditolak. Kini sebanyak 800 ribu ton gula Jatim bingung mencari pasar,'' ungkapnya.
Di bagian lain, Gubernur Jatim Soekarwo menegaskan bahwa pihaknya telah memutuskan untuk menolak gula impor. "Di sisi lain, pusat bertekad mengampanyekan ketahanan pangan. Tapi, di sisi lain ada kebijakan yang justru mematikan petani domestik,'' terangnya.
Hanya, menurut Soekarwo, petani tebu juga harus meningkatkan kualitasnya. ''Rendemen (kadar kandungan gula dalam tebu) setidaknya minimal 9 atau kalau bisa 10. Jangan sampai 7,7 seperti sekarang ini,'' tuturnya. (ano/c14/ib)
BACA JUGA: Dadakan, Periksa Senpi 147 Anggota
BACA ARTIKEL LAINNYA... Calon Provinsi Tapanuli Harus Terus Disosialisasikan
Redaktur : Tim Redaksi