Penambahan Pasal 7 ayat 6 A Menipu rakyat

Jumat, 30 Maret 2012 – 23:50 WIB

JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hendrawan Supratikno mengatakan rencana penambahan pasal Pasal 7 ayat 6 A  Undang-undang (UU) No 22/2011 tentang APBN Tahun 2012 adalah upaya untuk menipu rakyat. Pasalnya, dengan adanya penambahan ayat tersebut, DPR sama saja akan menyetujui rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Ini kata bersayap yang mengandung konotasi untuk menaikkan harga BBM yang menipu rakyat," kata Hendrawan pada rapat paripurna pembicaraan tingkat II atas RUU tentang perubahan atas UU No 22/2011 tentang APBN tahun 2012 di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (30/3) malam.

Hendrawan menegaskan bahwa sebaiknya kata-kata itu dipertegas antara menolak atau meyetujui rencana kenaikan BBM. "Ini bukan persoalan PDIP dengan Partai Demokrat, bukan persoalan kalah dan menang tapi ini menyangkut kehidupan rakyat," katanya.

Pria yang juga anggota Badan Legislasi itu menyatakan rencana kenaikan BBM sebaiknya ditolak karena ini menyangkut permainan spekulasi harga minyak di tingkat global.

Dalam Pasal 7 ayat 6 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara 2012. Pasal 7 ayat (6) ini menyatakan bahwa harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan.

Karena APBN akan mengalami defisit jika harga BBM tidak disesuaikan dengan harga minyak dunia, maka Pemerintah berencana menaikkan harga BBM. Bola pun kemudian dilempar ke DPR untuk dibahas.

Setelah Pemerintah dengan Banggar DPR melakukan pembahasan, berkembang wacana tambahan Pasal 7 ayat 6 A. Penambahan ini untuk memberikan kelonggaran kepada Pemerintah menaikkan harga BBM  yang mengatur bahwa dalam hal minyak mentah dunia mengalami kenaikan atau penurunan 5 persen, maka pemerintah berwenang menyesuaikan subsidi dan mengubah harga.

Tapi muncul lagi opsi lain. Syarat 5 persen berubah menjadi 15 persen. Beberapa fraksi kemudian memberikan usulan. PKB kemudian menaikkan 17,5 persen. Golkar juga mengusulkan 15 persen dengan kenaikan atau penurunan rata-rata itu harus dihitung dalam waktu enam bulan. (boy/awa/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... F-PKB Cari Jangan Tengah


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler