jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyoroti sikap pemerintah yang seakan tak berkoordinasi terkait penanganan korban ledakan depo BBM Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.
"Acak-acakan," ucap Mulyanto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (8/3).
BACA JUGA: Komisi VII DPR Apresiasi Komitmen Pertamina Dalam Menangani Insiden di Plumpang
Hal itu disampaikan Mulyanto saat menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang akan memindahkan pemukiman masyarakat di sekitar depo.
Seperti diketahui, sebelumnya Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi Menteri BUMN Erick Thohir malah mengatakan akan memindahkan depo BBM Pertamina ke lahan milik Pelindo.
BACA JUGA: Zainudin Amali Pertama, Luhut Binsar Kedua, Jokowi Menyusul
Perbedaan sikap ini, menurut Mulyanto, akan menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat yang menjadi korban.
"Pemerintah jangan simpang-siur dan berbeda-beda dalam bersikap dan mengambil kebijakan terkait penanganan kebakaran depo BBM Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara. Harusnya ditentukan dulu sikap resmi pemerintah terhadap para korban sebelum menyampaikan kepada masyarakat," ujar Politikus PKS itu.
Mulyanto mendesak Menko Marves untuk setop bicara masalah yang bukan menjadi ranah kewenangan kementeriannya. Apalagi statemennya menentang arahan yang diberikan Wapres Maruf Amin.
Dia mengingatkan dari tata kelola pemerintahan dan fatsoen politik, haram dan tabu bagi seorang menteri menentang pendapat Wapres.
Ini kan preseden buruk bagi tatakelola pemerintahan yang baik. Secara etika politik sikap ini termasuk “kurang ajar”.
Oleh karena itu, Mulyanto meminta Presiden Jokowi agar menegur sikap Luhut ini. Arogansinya sudah kelewatan.
Wapres bersama Menteri BUMN dalam konferensi pers setelah kasus kebakaran Plumpang memberi arahan kepada Pimpinan Pertamina agar dalam jangka panjang memindahkan Depo Pertamina di Plumpang ini ke wilayah Pelindo.
Sebab, relatif jauh dari pemukiman masyarakat, sehingga operasi obyek vital negara ini tidak membahayakan masyarakat dan lingkungannya.
Di sisi lain, Luhut dalam statemennya kepada media malah menyatakan sebaliknya, ia meminta agar Pertamina merelokasi masyarakat yang bermukim di sekitar depo plumpang, bagaimana pun caranya. Alasannya, karena tanah yang masih dalam proses sengketa tersebut diakui milik Pertamina.
Bahkan Luhut meminta agar pihak yang memberi izin tinggal kepada masyarakat untuk bertanggung jawab.
"Pernyataan Luhut ini sudah keluar dari jalur dan membuat masyarakat di sekitar Depo Plumpang makin resah," tegas Mulyanto.(mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul