jpnn.com, JAKARTA - Untuk mengarusutamakan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di tingkat yurisdiksi, diperlukan pendekatan khusus yang memungkinkan dukungan pemerintah pusat dan daerah serta mekanisme untuk mengintegrasikan partisipasi lintas sektor dan lanskap yurisdiksi.
Untuk itu Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (DIPI) bersama pemangku kebijakan menyelenggarakan serial webinar bertajuk “Implementasi SDGs Melalui Pendekatan Yurisdiksi: Sebuah Contoh dari Tanah Papua” dengan tujuan memahami tantangan termasuk pengkajian IPTEK dalam melaksanakan kebijakan pemerintah yang mendukung percepatan pembangunan untuk mencapai SDGs di Papua.
BACA JUGA: Markus Mansnembra Klaim Daerah Ini Salah Satu yang Paling Aman di PapuaÂ
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) merupakan agenda 2030 di mana kesepakatan antara pemimpin dunia, termasuk Indonesia untuk melakukan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan (berlaku sejak 2016 hingga 2030).
Webinar yang ditujukan sebagai media komunikasi lintas sektor dengan berbagai kalangan ini dihadiri oleh para pejabat penting, terdiri dari Menko Marves, Wakil Menteri KLHK, Dirjen Bina Kemendagri, Deputi Bappenas serta tokoh akademis dan ormas dari Papua.
BACA JUGA: Dokter Onkologi di Papua Diduga Mengalami Kekerasan, PB IDI Mengecam
Menurut Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, implementasi SDGs memerlukan komitmen penuh dari pemerintah pusat dan provinsi. Hal inilah yang akan mendukung ketahanan Indonesia sebagai tuan rumah G20 2022.
“Dalam implementasinya, pendekatan yurisdiksi memiliki ciri-ciri sebagai berikut: keterlibatan multi-stakeholder; pengelolaan lanskap terpadu; tujuan keberlanjutan bersama; dan transparansi dalam pemantauan dan pelaporan” ujar Dr. Ir. Arifin Rudianto MSc, Deputi Menteri Kelautan dan Sumber Daya Alam Bappenas, dalam paparannya.
BACA JUGA: Akademisi Uncen Curiga Aktivis HAM di Papua Dendam terhadap Aparat Keamanan
Pada sesi kesimpulan, Dr.rer.nat. Henderite L. Ohee, M.Si sebagai salah satu tokoh muda Papua menyampaikan bahwa modal besar wilayah paling timur Indonesia itu adalah kekayaan SDA.
Mengelola sumber daya besar perlu SDM handal yang dapat mengawal perecanaan, implementasi dan pengasawasan SDGs.
"Kemudian dalam melakukan proses tersebut, perlu pelibatan kelompok masyarakat adat juga yang tidak kalah penting mengakomodir nilai nilai masyarakat adat,” tuturnya.
Menjelang penghujung acara, Direktur Eksekutif DIPI Prof Jatna Supriatna menyampaikan perlunya inovasi yang siap diimplementasikan untuk membangun skema pendanaan bagi pembangunan berkelanjutan.
"Di antaranya alokasi untuk penelitian dan pengembangan dari berbagai pihak,” ujar dia.
Kemudian Prof Jatna, juga menyinggung perlu adanya collective action dari seluruh stakeholder untuk saling melengkapi, bekerjasama dalam memanjukan pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan yurisdiksi untuk mencapai target SDGS di tanah Papua. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif