BOGOR- Minimnya perhatian pemerintah terhadap penderita difabel bukan hanya terjadi di Kota bogor. Tetapi, hampir seluruh daerah di Indonesia. Pasalnya, penyakit seperti ini dianggap tidak berbahaya karena ada sejak lahir atau karena suatu hal tertentu.
Sayangnya, jumlah penderita difabel dari tahun ke tahun terus bertambah. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Nasional (Kemenkes), penderita difabel pada 2011 berada di angka 6,7 juta jiwa atau 3,11 persen. Sedangkan menurut catatan dari World Health Organization (WHO), Indonesia memiliki penderita difabel lebih dari 10 juta jiwa.
Hal ini, mau tidak mau membuat pemerintah harus memperhatikan penderita difabel. Di antaranya dengan memberikan jaminan hidup seperti bantuan kursi roda, tangan palsu dan lain sebagainya. Terutama bagi mereka yang berasal dari kalangan menengah kurang mampu.
Ketua Komisi D DPRD Kota Bogor, Ferro Sopacua mengatakan, unjuk rasa yang dilakukan penderita difabel, Liswardi, sangat mengejutkan. Sebab, baru kali ini ada massa menuntut keberpihakan pemkot terhadap masalah sosial. “Baru pertama kali ada tuntutan seperti itu dan kami mengapresiasikan betul,” ujarnya kepada Radar Bogor (Grup JPNN), kemarin.
Ferro menuturkan, janji Pemkot Bogor yang akan memberikan bantuan kepada Liswardi akan dikawal Komisi D. Artinya, jika tidak menepati janji tersebut, dewan akan meminta klarifikasi dari pemerintah. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi (Disnakersostrans) untuk melakukan penanganan terhadap penderita difabel.
Namun, sambung politisi Partai Demokrat itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) juga tidak bisa lepas tangan begitu saja terhadap penderita difabel. Bisa jadi, awal seseorang menderita hal seperti itu karena kurang penanganan medis sejak masih berada di dalam kandungan maupun saat bayi.
“Kalau memang masih menderita penyakit yang memerlukan penanganan medis, tentunya Dinkes harus melakukan perawatan hingga dia benar-benar pulih,” imbuhnya.
Terkait minimnya perhatian dari Puskesmas Kedungbadak yang tidak menangani keluhan penyakit Liswardi, Komisi D akan memanggil Dinkes untuk meminta klarifikasi mengenai kebenaran kabar tersebut.
Jika memang benar demikian, Ferro meminta agar puskesmas tersebut diberikan teguran karena melalaikan hak penderita difabel untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara wajar. “Ya, nanti kami akan panggil untuk mengetahui yang sebenarnya seperti apa,” tandasnya.
Unjuk rasa yang dilakukan Mahasiswa dan Pelajar Peduli Liswardi (MPPL) di depan Balaikota, Senin (9/4) lalu, mendapat kecaman dari Disnakersostrans Kota Bogor. Sebab, aksi tersebut dinilai salah tempat karena seolah-olah pemkot tidak bisa berbuat apa-apa dalam menangani penderita difabel.
“Harusnya mereka melapor kepada kita, karena pasti akan dibantu. Apalagi, di 2011 lalu sebanyak 23 orang penderita sudah dibantu dan tahun ini sedang diajukan yang akan mendapat bantuan,” kata Kepala UPTD Pembinaan Mental dan Kesejahteraan Sosial pada Disnakersostrans Kota Bogor, Siti Nursarah.
Ia menjelaskan, Disnakersostrans selalu memberikan bantuan kepada penderita difabel. Seperti bantuan kursi roda, tongkat buat tunanetra, alat pendengar bagi tunarungu dan lain sebagainya. “Yang penting masyarakat melapor kepada kami, pasti akan dibantu,” akunya.
Terpisah, Sekretaris Dinkes Kota Bogor Dede Rukasa mengaku, pihaknya masih dalam tahap pendataan mengenai adanya penderita difabel yang menjalani pemeriksaan di Puskesmas Kedungbadak. “Direncanakan besok (hari ini, red) sudah bisa dilihat hasilnya ada atau tidak,” tukasnya. (rur/cr2/cr6)
BACA ARTIKEL LAINNYA... IDI Prihatin Gaya Hidup Dokter Glamor
Redaktur : Tim Redaksi