JAKARTA - Gelar Doktor Honoris Causa yang diterima Ketua MPR, Taufiq Kiemas dari Universitas Trisakti, Minggu (10/3) lalu, dipertanyakan keabsahannya oleh pendiri Yayasan Trisakti. Pasalnya, pemberian gelar itu diberikan oleh pihak yang secara hukum tidak berhak menguasai Universitas Trisakti.
Pendiri Yayasan Trisakti, Harry Tjan Silalahi kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (13/3), mengungkapkan, Mahkamah Agung (MA) berdasarkan putusan Nomor 410 K/PDT/ 2004 tertanggal 25 April 2005 lalu, telah memutuskan bahwa statuta dan badan hukum Universitas Trisaksi, termasuk pengangkatan Thoby Mutis sebagai rektor, dianggap tidak sah. Karenanya, pemberian gelar Honoris Causa ke Taufiq juga tidak sah.
“Thoby yang secara hukum tidak sah, tetapi melantik dan memberikan gelar Doktor Honoris Causa kepada Ketua MPR. Jadi ada seolah-olah pembenaran seorang pembajak memberikan gelar kepada orang yang terhormat,” kata salah seorang
Padahal, lanjutnya, masyarakat sudah mengetahui putusan MA, termasuk Taufiq Kiemas yang menerima gelar. Karenanya, kata Harry, pemberian gelar itu dapat dikatakan sebagai transaksi ilegal.
“Ini artinya seperti penadah. Kalau bilang tidak tahu, itu tidak mungkin. Karena, semua sudah tahu termasuk Pak TK (Taufiq Kiemas, red). Lebih menyedikan lagi, dalam transaksi ilegal ini dihadiri oleh presiden dan wakil presiden, serta sejumlah menteri dan mantan presiden dan pejabat negara lainnya,” ujar Harry.
Harry yang kini menjadi pembina Yayasan Trisakti ini berharap Taufiq segera mengembalikan gelar tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap putusan MA yang memenangkan Yayasan Trisakti. "Saya khawatir, ijazah itu diperkarakan perusahaan-perusahaan yang menjadi tujuan mahasiswa Trisakti bekerja. Akibatnya, mereka akan dianggap tak memiliki ijazah,” katanya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... UN 2013 Gunakan Sistem Barcode
Redaktur : Tim Redaksi