PADANG - Pemerintah Provinsi Sumbar alokasikan anggaran sebesar Rp 72 miliar untuk pengentasan kemiskinan. Penanganan kemiskinan dilakukan lintas Satuan Kegiatan Perangkat Daerah (SKPD) .
Diharapkan dengan penanganan kemiskinan lintas SKPD ini , program pengentasan kemiskinan lebih terarah dan tepat sasaran . Sehingga berimplikasi terhadap pengurangan kemiskinan.
Saat ini tercatat jumlah penduduk miskin, hampir miskin dan rawan miskin di Sumbar berjumlah 410. 102. Dengan pola penanganan terpadu itu, diharapkan sasaran pengetasan kemiskinan dapat menyentuh pada lapisan miskin masyarakat paling bawah.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bappeda) Sumbar Rahmad Sani kepada Padang Ekspres (Grup JPNN).
"Untuk upaya pengentasan kemiskinan kami telah menyiapkan program terpadu. Dimana penanganan kemiskinan dilakukan dari berbagai lintas dinas dan instansi yang ada. Bentuknya beragam mulai dari pemberian bantuan beasiswa bagi anak keluarga miskin, pemberian jaminan kesehatan sampai pada bantuan- bantuan lainnya. Jika selama ini program penanggulangan kemiskinan tak terpadu, sekarang program pengentasan kemiskinan itu kami coba singkronkan. Sehingga dampaknya akan langsung terasa dalam upaya pengurangan jumlah kemiskinan," bebernya.
Ia menyebutkan dengan pola terpadu ini, akan terlihat jelas siapa masyarakat miskin penerima bantuan dari Pemprov Sumbar. Pemprov akan memberikan stimulus dari berbagai lintas SKPD untuk meningkatkan kesejahteraannya.
Jika telah terjadi peningkatan kesejahteraan dari masyarakat miskin tersebut, maka pemprov akan mengarahkan bantuan pada masyarakat miskin lainnya. Sehingga, masyarakat miskin lainnya juga dapat meningkatkan kesejahteraannya.
"Jadi tak ada lagi masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan tumpang tindih. Pemberian bantuan dilakukan secara merata,sehingga seluruh masyarakat miskin dapat meningkatkan kesejahteraannya," ujarnya
Saat ini, Pemprov sudah menyiapkan 7 gerakan terpadu yaitu gerakan terpadu prngamalan agama dan ABS- SBK, gerakan terpadu reformasi birokrasi, gerakan terpadu pengembangan SDM, gerakan terpadu pengembangan SDM, gerakan terpadu Pensejahteraan petani, gerakan terpadu pensejahteraan nelayan, gerakan terpadu pengembangan UMKM dan gerakan terpadu pemberdayaan fakir miskin
Rahmad Sani mengatakan saat ini tercatat jumlah penduduk miskin, rawan miskin dan hampir miskin di Sumbar berjumlah 416. 102 KK. Dengan rincian Mentawai 16. 520 KK, Pesisirselatan 39. 515 KK, Solok 33. 078 KK, Sijunjung 16. 450 KK, Tanahdatar 28. 910 KK, Padangpariaman 34. 014 KK, Agam 37. 894 KK, Limapuluhkota 34. 037 Kk, Pasaman 30. 179 KK, Solokselatan 14. 497 KK, Dharmasraya 14. 497 KK, Pasamanbarat 36. 432 KK, Padang 50. 568 KK, Solok 3. 431 KK, Sawahlunto 2.343 KK, Padangpanjang 3. 333 KK, Bukittinggi 5. 040 KK, Payakumbuh 9.011 KK dan Pariaman 5. 392 KK.
"Kota Padang paling banyak jumlah penduduk miskinnya, disusul Pesisir selatan dan Agam. Data itu merupakan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011," ujarnya.
Jelasnya ,pemprov akan mengarahkan program pengentasan kemiskinan pada dearah yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak. Selain itu, Pemprov juga akan membuat database penerima bantuan penanggulangan kemiskinan by name by adres.
"Jadi tak ada tumpang tindih dalam penerima bantuan penanggulangan kemiskinan," ucapnya.
Saat ini, masih ada 241 nagari tertinggal di 8 kabupaten dan kota. Rinciannya Kabupaten Kepulauan Mentawai 43 nagari, Pesisirselatan 38 nagari, Solok 24 nagari, Padangpariaman 35 nagari, Pasamanbarat 11 nagari, Solokselatan 24 nagari, Dharmasraya 32 nagari , Sijunjung 34 nagari. Ketertingalan nagari itu dalam berbagai bidang yakni pendidikan kesehatan, infrastruktur dan dibidang pertanian, dimana produktivitas hasil pertanian petani di nagari itu juga rendah. (ayu)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Diajukan 58 Honorer, Lulus 40
Redaktur : Tim Redaksi