JAKARTA - Para petinggi Partai Demokrat (PD) yang selama ini mendorong agar pemilihan ketua umum dalam Kongres Luar Biasa (KLB) sekitar akhir Maret 2013 nanti bisa berlangsung aklamasi, mulai gerah. Hingga saat ini, internal partai tak kunjung bulat menyepakati hal tersebut.
Sejumlah kandidat maupun pendukung kandidat ketua umum tetap berharap agar pemilihan ketua umum dilakukan seperti mekanisme pemilihan pada umumnya. Yaitu, DPD maupun DPC diberi kekuasaan penuh untuk memilih calon ketua umum.
Ketua Komisi Pemenangan Pemilu DPP PD Agus Hermanto yang juga pendukung Hadi Utomo menyatakan, kalau mekanisme aklamasi tidak pernah dilaksanakan dalam sejarah partainya. Saat Kongres I pada 2004 maupun Kongres II pada 2010, ketua umum dipilih secara langsung oleh DPD dan DPC. "Kami selalu anut asas demokrasi," kata Agus di komplek parlemen Senayan Jakarta kemarin (14/3).
Dia masih yakin kalau majelis tinggi partai yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan melakukan model pemilihan ketua umum lewat penunjukkan. "MT (majelis tinggi, Red) akan lakukan hal yang paling demokratis," tandas adik Hadi Utomo tersebut.
Hadi Utomo yang merupakan mantan ketua umum DPP PD pada periode 2004-2009 itu disebut-sebut turut menjadi salah satu kandidat kuat ketua umum di KLB mendatang. Namun, seperti halnya Wakil Ketua Dewan Pembina Marzuki Alie, Hadi belum mengantongi dukungan dari SBY. Dari informasi yang dihimpun, SBY lebih menghendaki Direktur Eksekutif DPP PD Toto Riyanto untuk menjadi ketua umum.
Terkait hal tersebut, Agus tidak menanggapinya secara gamblang. "Yang pasti, ketua Dewan Pembina (SBY, Red) itu selalu ikuti asas demokrasi, karenanya kami yakin seluruh akan diserahkan pada KLB (pilihan DPD dan DPC, Red)" tandasnya kembali.
Atas situasi di internal PD yang masih belum bulat menyikapi dorongan aklamasi itu, Sekretaris Majelis Tinggi PD Jero Wacik menekankan, bahwa model tersebut merupakan juga salah satu bentuk demokrasi. Bahkan, hampir semua partai besar melakukan hal yang serupa. Menurut dia, adalah hal yang wajar jika para kader partai patuh pada pimpinannya.
"Begini, demokrasi kita memang baru sampai di situ. Memang kalau partai lain tidak minta arahan dari bosnya? Memang partai lain demokrasinya udah dari bawah? Masih begitu lah pasti," jelasnya ditemui usai sidang kabinet terbatas bidang ekonomi di Kantor Presiden, kemarin (14/3).
Jero menekankan, hampir seluruh kader partai-partai besar menurut pada pimpinanannya. Menurut dia, hal tersebut merupakan bentuk loyalitas terhadap partai. Pihaknya pun meyakini seluruh DPD dan DPC telah menyatakan loyalitasnya pada PD.
"Anda lihat waktu kami rapat bersama DPD-DPD di Cikeas. Ya semua Ketua DPD bilang, Pak (SBY), apa yang Bapak arahkan kami akan nurut. Mereka semua sudah kommit. Jadi kita nggak ada kubu,"tegasnya.
Jero yang juga menjabat sebagai Menteri ESDM itu melanjutkan, kader yang tidak loyal akan mempersulit partai. Karena itu, pihaknya sudah menyiapkan sanksi jika ada kader yang membelot. Ketika ditanya jenis sanksinya, Jero enggan menjawab. Dia hanya mengatakan kader semacam itu berarti memiliki nyali yang cukup besar.
"Kadang-kadang ada yang sebut ditendang, atau digusur, tidak Demokrat tidak dengan kata-kata begitu. Kita tanya ada yang nggak loyal kenapa. Maksud saya, kok berani gitu. Loh saya aja yang menteri nggak berani nggak loyal. Karena loyalitas itu dinilai oleh partai dan rakyat. Majelis Tinggi itu nggak mungkin ngawur, apalagi SBY adalah pendiri partai. Jadi kita percaya saya lah,"jelasnya.
Ketika kembali disinggung soal aklamasi, Jero menekankan mekanisme pemilihan tersebut relatif lebih aman dibanding voting, seperti yang dilakukan pada 2010 lalu.
Pihaknya tidak memungkiri adanya kekhawatiran manuver politik pada saat KLB nanti.
"Makanya kita jangan terlalu jauh-jauh dulu, yang biasa-biasa lah. Ternyata memang baru sampai di situ, demokrasi ini memang perlu pematangan, perlu pendewasaan. Jadi memang ada tahapan. Sekarang memang baru sampai tahapan itu. Lebih baik musyawarah mufakat, dengarkan dewan pembina," tegas dia.
Sementara itu, Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang akan digelar akhir Maret mendatang diharapkan menghasilkan Ketua Umum Partai Demokrat yang berasal dari kalangan purnawirawan tentara.
Sekretaris Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP PD Khatibul Umam Wiranu berharap KLB mendatang akan menghasilkan ketua umum yang berasal dari kalangan purnawirawan tentara.
"Setidaknya, ada empat nama figur calon Ketua Umum Partai Demokrat yang berasal dari purnawirawan tentara yaitu Hadi Utomo, Toto Riyanto, Pramono Edi Wibowo, dan Djoko Suyanto," ujar Khatibul di Jakarta kemarin.
Menurut anggota Komisi Hukum tersebut, banyak alasan mendasar mengapa figur bekas tentara layak memimpin PD. "Tentara sangat faham teritorial wilayah Indonesia, dipastikan mengetahui lapangan. Ini syarat mutlak Ketua Umum Partai Demokrat," papar Umam.
Alasan lainnya, sambung Umam, keberadaan figur tentara juga dapat menjadi pemersatu di internal Partai Demokrat. Ia optimistis, semua kekuatan di internal Partai Demokrat dapat bersatu kembali menyongsong Pemilu 2014.
"Dalam situasi darurat seperti saat ini, Partai Demokrat harus dipimpin oleh orang yang berkarakter strong leadership," cetus bekas Ketua Gerakan Pemuda Ansor tersebut. (dyn/ken)
Sejumlah kandidat maupun pendukung kandidat ketua umum tetap berharap agar pemilihan ketua umum dilakukan seperti mekanisme pemilihan pada umumnya. Yaitu, DPD maupun DPC diberi kekuasaan penuh untuk memilih calon ketua umum.
Ketua Komisi Pemenangan Pemilu DPP PD Agus Hermanto yang juga pendukung Hadi Utomo menyatakan, kalau mekanisme aklamasi tidak pernah dilaksanakan dalam sejarah partainya. Saat Kongres I pada 2004 maupun Kongres II pada 2010, ketua umum dipilih secara langsung oleh DPD dan DPC. "Kami selalu anut asas demokrasi," kata Agus di komplek parlemen Senayan Jakarta kemarin (14/3).
Dia masih yakin kalau majelis tinggi partai yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan melakukan model pemilihan ketua umum lewat penunjukkan. "MT (majelis tinggi, Red) akan lakukan hal yang paling demokratis," tandas adik Hadi Utomo tersebut.
Hadi Utomo yang merupakan mantan ketua umum DPP PD pada periode 2004-2009 itu disebut-sebut turut menjadi salah satu kandidat kuat ketua umum di KLB mendatang. Namun, seperti halnya Wakil Ketua Dewan Pembina Marzuki Alie, Hadi belum mengantongi dukungan dari SBY. Dari informasi yang dihimpun, SBY lebih menghendaki Direktur Eksekutif DPP PD Toto Riyanto untuk menjadi ketua umum.
Terkait hal tersebut, Agus tidak menanggapinya secara gamblang. "Yang pasti, ketua Dewan Pembina (SBY, Red) itu selalu ikuti asas demokrasi, karenanya kami yakin seluruh akan diserahkan pada KLB (pilihan DPD dan DPC, Red)" tandasnya kembali.
Atas situasi di internal PD yang masih belum bulat menyikapi dorongan aklamasi itu, Sekretaris Majelis Tinggi PD Jero Wacik menekankan, bahwa model tersebut merupakan juga salah satu bentuk demokrasi. Bahkan, hampir semua partai besar melakukan hal yang serupa. Menurut dia, adalah hal yang wajar jika para kader partai patuh pada pimpinannya.
"Begini, demokrasi kita memang baru sampai di situ. Memang kalau partai lain tidak minta arahan dari bosnya? Memang partai lain demokrasinya udah dari bawah? Masih begitu lah pasti," jelasnya ditemui usai sidang kabinet terbatas bidang ekonomi di Kantor Presiden, kemarin (14/3).
Jero menekankan, hampir seluruh kader partai-partai besar menurut pada pimpinanannya. Menurut dia, hal tersebut merupakan bentuk loyalitas terhadap partai. Pihaknya pun meyakini seluruh DPD dan DPC telah menyatakan loyalitasnya pada PD.
"Anda lihat waktu kami rapat bersama DPD-DPD di Cikeas. Ya semua Ketua DPD bilang, Pak (SBY), apa yang Bapak arahkan kami akan nurut. Mereka semua sudah kommit. Jadi kita nggak ada kubu,"tegasnya.
Jero yang juga menjabat sebagai Menteri ESDM itu melanjutkan, kader yang tidak loyal akan mempersulit partai. Karena itu, pihaknya sudah menyiapkan sanksi jika ada kader yang membelot. Ketika ditanya jenis sanksinya, Jero enggan menjawab. Dia hanya mengatakan kader semacam itu berarti memiliki nyali yang cukup besar.
"Kadang-kadang ada yang sebut ditendang, atau digusur, tidak Demokrat tidak dengan kata-kata begitu. Kita tanya ada yang nggak loyal kenapa. Maksud saya, kok berani gitu. Loh saya aja yang menteri nggak berani nggak loyal. Karena loyalitas itu dinilai oleh partai dan rakyat. Majelis Tinggi itu nggak mungkin ngawur, apalagi SBY adalah pendiri partai. Jadi kita percaya saya lah,"jelasnya.
Ketika kembali disinggung soal aklamasi, Jero menekankan mekanisme pemilihan tersebut relatif lebih aman dibanding voting, seperti yang dilakukan pada 2010 lalu.
Pihaknya tidak memungkiri adanya kekhawatiran manuver politik pada saat KLB nanti.
"Makanya kita jangan terlalu jauh-jauh dulu, yang biasa-biasa lah. Ternyata memang baru sampai di situ, demokrasi ini memang perlu pematangan, perlu pendewasaan. Jadi memang ada tahapan. Sekarang memang baru sampai tahapan itu. Lebih baik musyawarah mufakat, dengarkan dewan pembina," tegas dia.
Sementara itu, Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang akan digelar akhir Maret mendatang diharapkan menghasilkan Ketua Umum Partai Demokrat yang berasal dari kalangan purnawirawan tentara.
Sekretaris Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP PD Khatibul Umam Wiranu berharap KLB mendatang akan menghasilkan ketua umum yang berasal dari kalangan purnawirawan tentara.
"Setidaknya, ada empat nama figur calon Ketua Umum Partai Demokrat yang berasal dari purnawirawan tentara yaitu Hadi Utomo, Toto Riyanto, Pramono Edi Wibowo, dan Djoko Suyanto," ujar Khatibul di Jakarta kemarin.
Menurut anggota Komisi Hukum tersebut, banyak alasan mendasar mengapa figur bekas tentara layak memimpin PD. "Tentara sangat faham teritorial wilayah Indonesia, dipastikan mengetahui lapangan. Ini syarat mutlak Ketua Umum Partai Demokrat," papar Umam.
Alasan lainnya, sambung Umam, keberadaan figur tentara juga dapat menjadi pemersatu di internal Partai Demokrat. Ia optimistis, semua kekuatan di internal Partai Demokrat dapat bersatu kembali menyongsong Pemilu 2014.
"Dalam situasi darurat seperti saat ini, Partai Demokrat harus dipimpin oleh orang yang berkarakter strong leadership," cetus bekas Ketua Gerakan Pemuda Ansor tersebut. (dyn/ken)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sanksi Bagi Parpol Tak Penuhi Kuota 30 Persen Perempuan
Redaktur : Tim Redaksi