jpnn.com - JAKARTA - Pernyataan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo agar kebijakan pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak didasari hitung-hitungan popularitas kembali mendapatkan reaksi keras. Kali ini, pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tergabung dalam organisasi Projo menuding Agus yang harusnya membantu pemerintah malah bertindak seperti oposisi.
Menurut Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, pernyataan Agus itu sangat tidak etis dan sudah di luar kepatutan. “Gubernur BI itu bagian dari pemerintah atau oposisi?" ujar Budi melalui pesan singkat ke JawaPos.Com, Sabtu (3/10) malam.
BACA JUGA: Basarnas Tambah Helikopter dan Pesawat untuk Pencarian
Menurutnya, justru selama ini Agus Marto sebagai gubernur BI telah gagal menjaga nilai tukar Rupiah. Bagi Projo, dengan kinerja BI seperti itu maka Agus Marto sudah tak bisa dipertahankan lagi.
Sayangnya, posisi Agus di kursi gubernur BI memang baru berakhir pada pertengahan 2018. Sementara presiden tidak bisa berbuat banyak karena independensi BI dijamin undang-undang.
BACA JUGA: Cari Aviastar, Basarnas Masih Sisir Udara dan Darat
Karenanya, Projo sebagai pendukung Jokowi garis keras mendorong adanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk memangkas masa jabatan Agus Marto sebagai gubernur BI, sekaligus mengurangi independensi bank sentral. Budi menyebut perppu itu penting demi menyelamatkan nilai tukar Rupiah.
"Kami setuju dengan gagasan untuk mengeluarkan Perppu BI. Buat BI tunduk pada presiden. Kegagalan BI menjaga kurs Rupiah sudah bisa menjadi dasar perppu,” cetusnya.
BACA JUGA: Usai Temui Tosan di RS, Ini Omongan Benny K Harman
Selain itu, Budi juga mendukung wacana agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit kinerja BI. “Karena publik harus tahu penggunaan cadangan devisi yang katanya untuk menjaga stabilitas nilai Rupiah" pungkas Budi.
Sebelumnya Agus menyatakan bahwa ada evaluasi per tiga bulan atas harga BBM sehingga tidak bisa sembarangan diturunkan ketika belum ada hitung-hitungan yang jelas. “Maksud saya jangan untuk popularitas tetapi harus betul-betul accountability dan juga mencerminkan kondisi sebenarnya," ucapnya di gedung BI, Jumat (2/10).(ara/JPG/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ingat, TNI tak Akan Pernah jadi Tentara Swasta
Redaktur : Tim Redaksi