jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menilai wacana pemberlakuan kebijakan lockdown total untuk mengantisipasi meluasnya sebaran virus Corona (COVID-19), akan berisiko bagi Indonesia.
Politikus Partai Demokrat ini mengatakan, bila kebijakan itu memang harus diambil, maka penerapannya terbatas di wilayah-wilayah tertentu saja.
BACA JUGA: Pemerintah RI Tidak Menanggung Biaya Perawatan WNI Terkena Covid-19 di Luar Negeri
"Indonesia kan negara kepulauan, mungkin maksudnya lockdown Indonesia untuk daerah yang kemungkinan terjadi secara endemik," kata Herman saat dihubungi, Jumat (13/3).
Selain itu, kata legislator asal Jawa Barat ini, pemerintah perlu mengukur ketahanan pangan kita bila terjadi penutupan secara total wilayah Indonesia, dalam jangka waktu yang panjang.
BACA JUGA: 34 WNI Terjangkiti Virus Corona, Mbah Mijan Ingatkan Hal Ini
"Tentu berisiko terhadap beberapa jenis komoditas pangan yang masih bergantung terhadap impor," lanjut legislator yang beken disapa dengan panggilan Kang Hero ini.
Namun jika melihat sebaran virus Corona saat ini, kalaupun kebijakan lockdown harus diberlakukan, maka kemungkinan hanya untuk daerah-daerah tertentu, dengan jangka waktu tertentu sehingga ada wilayah lain sebagai pintu masuk.
BACA JUGA: Irwan Bandingkan Cara SBY Menangani Wabah dan Jokowi Melawan Corona
"Memang negara lain yang sudah melakukan lockdown pemerintahnya sudah menghitung dan memperiapkan kebutuhan pokok rakyatnya secara cukup, dan kita juga sudah harus berhitung," tegas Hero.
Meski demikian, pihaknya mengingatkan supaya masyarakat jangan panik, dan ikuti protokol pemerintah. Kalaupun harus mempersiapkan pangan untuk kebutuhan antisipasi, itu boleh dilakukan dengan tidak berlebihan.
Kang Hero menambahkan, Indonesia pernah pandemi flu burung, dan Presiden ketika itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) langsung mengeluarkan Perpres Nomor 7 Tahun 2006 tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza), dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza.
"Penanganan pandemi seperti yang dilakukan di era Pak SBY agar penangananya dilakukan secara terkoordinasi dan komprehensif. Ini pula yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah saat ini agar bisa segera ditangani secara tuntas," tandasnya. (fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam