Penilaian warga, rekrutmen itu terkesan tidak objektif dan tidak sesuai komitmen PT Pelindo II Teluk Bayur saat rapat bersama dengan warga dua bulan lalu. "Dalam perjanjian dulu dengan General Manager PT Pelindo II Teluk Bayur, Dalsaf, akan membuka peluang untuk anak nagari sebesar 60 persen. Kenyataannya tidak segitu, hanya 10 persen yang diakomodir," ungkap Ketua Pemuda Teluk Bayur, Keni kepada Padang Ekspres (Grup JPNN).
"Dari 56 orang yang diterima, hanya 6 orang di antaranya anak nagari, selebihnya luar Teluk Bayur," jelasnya didampingi Ketua LPM Teluk Bayur, Darwan.
Mereka juga mempertanyakan kompetensi pegawai kontrak itu. Mereka mengklaim tidak semua pegawai yang diterima itu punya sertifikat keahlian sebagaimana yang ditetapkan pihak koperasi sebagai salah satu syarat dalam penerimaan.
"Penerimaan tenaga kerja tidak dilakukan secara transparan. Misalnya, ada masyarakat Telukb Byur yang memilki skill, tapi tidak lulus menjadi tenaga kerja," tegas Keni.
Ketua LPM Teluk Bayur, Darwan juga menilai penerimaan pegawai itu tidak fair. Sebelumnya, masalah perekrutan tenaga kerja di Pelindo II sudah diperbincangkan dengan masyarakat Teluk Bayur.
Dihubungi terpisah, Humas PT Pelindo II Teluk Bayur, Andi Agus Yahya terkejut mengetahui aksi anak nagari ke kantornya. "Soalnya tak ada info seputar aksi itu sebelumnya ke kantor Pelindo," ungkapnya.
Penjelasan Andi itu terbukti di lapangan. Sebelumnya aksi dilakukan di halaman kantor Pelindo, tak lama berselang, para pendemo lalu bergeser ke kantor koperasi karyawan di Jalan Cilacap, yang berjarak sekitar 100 meter dari kantor Pelindo.
Terkait protes anak nagari itu, menurut Andi, sepenuhnya dilakukan oleh pengurus koperasi, bukan Pelindo Teluk Bayur. "Koperasi itu punya badan hukum dan punya pengurus sendiri, maka mereka berhak membuka lowongan penerimaan pegawai sendiri, bukan melalui kami," kata Andi.
Sementara Ketua Koperasi Karyawan Pelindo II Teluk Bayur, Hendri Linur saat dihubungi ke handphone-nya mengaku berada di Jambi sejak dua hari lalu untuk suatu kegiatan. Dia mengaku tidak tahu soal aksi anak nagari itu.
Namun ketika ditanya seperti apa proses penerimaan pegawai kontrak itu, Hendri terkesan lempar bola. Dia beralasan urusan tersebut tanya saja ke humas. Ketika dikonfirmasi kepada humas, Hendri tidak menjawab dan ponselnya langsung dimatikan.
Secara terpisah, Kapolsek KP3 Teluk Bayur, AKP Sigit Saputra ketika dihubungi mengatakan, aksi puluhan masyarakat Teluk Bayur itu belum mengantongi izin. "Memang tidak ada izinnya. Namun kami tidak melakukan tindakan represif untuk membubarkan mereka. Sebab warga lebih dulu membubarkan diri," kata Sigit. (w/zil)
BACA ARTIKEL LAINNYA... RS Tak Miliki Sarana Air Bersih, Dewan Salahkan PU
Redaktur : Tim Redaksi