jpnn.com - JAKARTA - Kuasa hukum Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan, Yanuar P. Wasesa menilai langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat calon Kapolri itu sebagai tersangka didasari motovasi yang tak benar. Menurut Yanuar, KPK sengaja menjerat BG -inisial untuk Budi- sebagai tersangka karena untuk mengintervensi Presiden Joko Widodo dalam pemilihan Kapolri.
Hal itu disampaikan Yanuar saat membacakan permohonan praperadilan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (9/2). Menurutnya, KPK yang sangat tendensius dan terkesan sangat arogan karena membuat pernyataan yang seolah-olah mengharuskan presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan meminta pendapat ke komisi pimpinan Abraham Samad itu untuk menentukan seseorang sebagai pejabat negara.
BACA JUGA: Mahasiswa Sebut Budi Gunawan Sudah Dikriminalisasi
Padahal, tidak ada aturan yang mengharuskan presiden minta masukan dari KPK. "Padahal, ketentuan tersebut tidak diatur dalam konstitusi RI dan bertentangan dengan hak prerogatif Presiden RI," kata Yanuar.
Ia justru menyebut langkah KPK menetapkan status tersangka kepada Budi Gunawan dengan cara yang salah sungguh merupakan sebuah ironi. Sebab, KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenang seharusnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, baik eksekutif, yudikatif, legislatif bahkan pihak-pihak lain dalam keadaan apapun.
BACA JUGA: Setor Bukti Ulah Abraham Samad, Hasto Merasa Diapresiasi KPK
"Upaya termohon (KPK) yang bertentangan dengan undang-undang menunjukkan bawah termohon mempunyai tujuan lain yang jelas tidak sesuai dengan tujuan didirikannya lembaga KPK serta diberikannya wewenang kepada termohon untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka," tandas Yanuar. (gil/jpnn)
BACA JUGA: Targetkan 5 Tahun Lagi Indonesia Tak Terbelit Masalah Gizi
BACA ARTIKEL LAINNYA... Parpol Berpeluang jadi Penyelenggara Pilkada
Redaktur : Tim Redaksi