jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengatakan, pengadaan senjata api untuk aparat Badan Intelijen Negara (BIN) dan Brimob Polri yang kini jadi polemik sebenarnya tidak bermasalah. Menurutnya, pengadaan itu sudah seizin Kementerian Pertahanan.
“Semua senjata itu harus izin menteri pertahanan ya. Sudah sesuai prosedur, tinggal nanti di lapangan serah terimanya segala macam,” kata Ryamizard sebelum rapat dengan Komisi I DPR guna membahas rencana ratifikasi perjanjian pertahanan antara Indonesia dengan Papua Nugini, Selasa (3/10).
BACA JUGA: Ssttt, Ini Rekam Jejak Pemasok Peluncur Granat untuk Brimob
Mantan kepala taf TNI AD (KSAD) itu menegaskan, memang koordinasi terkait impor senjata api belum berjalan baik. Karena itu Ryamizard mengharapkan persoalan koordinasi bisa segera diperbaiki.
Menurut dia, semua pihak harus berpatokan pada undang-undang yang sama. “Karena semuanya satu induk, yakni menteri pertahanan,” kata jenderal purnawirawan TNI itu.
BACA JUGA: Ustaz Jazuli Ingin DPR Pertemukan Panglima TNI dan Kapolri
Dia pun menegaskan pengadaan senpi yang diributkan sudah sesuai prosedur. Ryamizard juga mengaku sudah menerima surat terkait pengadaan senpi itu.
“Pokoknya sekarang saya minta semuanya yang makai senjata harus melalui izin dari menteri pertahanan,” katanya.(boy/jpnn)
BACA JUGA: Aneh, Peluncur Granat Pesanan Polri Baru Diributkan Sekarang
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wiranto Ingin Masalah Senjata Dibereskan secara Tertutup
Redaktur & Reporter : Boy