JAKARTA – Tim penasihat hukum Inspektur Jenderal Djoko Susilo menilai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tak berwenang mengadili perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sebab, Pengadian Tipikor hanya berwenang mengadili perkara korupsi.
Anggota Tim Penasiihat Hukum Djoko, Juniver Girsang, mengatakan, UU Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor telah mengatur kewenangan pengadilan yang berada di bawah Pengadilan Negeri di ibu kota provinsi itu. Menurutnya, pasal 5 UU Nomor 46 tahun 2009 menyatakan bahwa Pengadilan Tipikor merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.
Sementara pada pasal 6, lanjut dia, Pengadilan Tipikor sebagaimana berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang yang berasal dari korupsi. Juniver melihat ketentuan pasal 5 dan 6 UU Pengadilan Tipikor saling bertentangan. “Namun jika kita melihat pada Pasal 5, maka terjadi benturan hukum,” katanya saat membacakan eksepsi bagi Djoko Susilo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (30/4).
Menurutnya, ketidaksinkronan pasal 5 dan 6 UU Pengadilan Tipikor menunjukkan adanya penyelundupan hukum. Karenanya Juniver menganggap Pengadilan Tipikor Jakarta tak berhak mengadili Djoko dalam perkara TPPU.
“Perlu digarisbawahi bahwa UU nomor 46 tahun 2009 adalah tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan bukan tentang pengadilan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi,” katanya lagi.
Juniver menyebut adanya penyimpangan hukum yang telah menimbulkan multitafsir dan membuka peluang kekacauan hukum. Bahkan, keberadaan Pengadilan Tipikor ternyata dijadikan angin segar bagi pihak yang menginginkan KPK menggunakan pasal TPPU dalam penyidikan dan penuntutannya.
Juniver pun menganggap kliennya sangat dirugikan karena didakwa dengan pasal UU TPPU. “Dan dalam perkara a quo sangat merugikan terdakwa karena berhadapan dengan sesuatu ketentuan hukum yang tidak mempunyai kepastian hukum,” paparnya.(boy/jpnn)
Anggota Tim Penasiihat Hukum Djoko, Juniver Girsang, mengatakan, UU Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor telah mengatur kewenangan pengadilan yang berada di bawah Pengadilan Negeri di ibu kota provinsi itu. Menurutnya, pasal 5 UU Nomor 46 tahun 2009 menyatakan bahwa Pengadilan Tipikor merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.
Sementara pada pasal 6, lanjut dia, Pengadilan Tipikor sebagaimana berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang yang berasal dari korupsi. Juniver melihat ketentuan pasal 5 dan 6 UU Pengadilan Tipikor saling bertentangan. “Namun jika kita melihat pada Pasal 5, maka terjadi benturan hukum,” katanya saat membacakan eksepsi bagi Djoko Susilo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (30/4).
Menurutnya, ketidaksinkronan pasal 5 dan 6 UU Pengadilan Tipikor menunjukkan adanya penyelundupan hukum. Karenanya Juniver menganggap Pengadilan Tipikor Jakarta tak berhak mengadili Djoko dalam perkara TPPU.
“Perlu digarisbawahi bahwa UU nomor 46 tahun 2009 adalah tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan bukan tentang pengadilan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi,” katanya lagi.
Juniver menyebut adanya penyimpangan hukum yang telah menimbulkan multitafsir dan membuka peluang kekacauan hukum. Bahkan, keberadaan Pengadilan Tipikor ternyata dijadikan angin segar bagi pihak yang menginginkan KPK menggunakan pasal TPPU dalam penyidikan dan penuntutannya.
Juniver pun menganggap kliennya sangat dirugikan karena didakwa dengan pasal UU TPPU. “Dan dalam perkara a quo sangat merugikan terdakwa karena berhadapan dengan sesuatu ketentuan hukum yang tidak mempunyai kepastian hukum,” paparnya.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Subsidi Kewajiban, Bukan Beban
Redaktur : Tim Redaksi