jpnn.com - JAKARTA - Pakar hukum tata negara, Irmanputra Sidin mengatakan esensi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pilpres yang diajukan Effendy Ghazali Cs adalah pemilu serentak guna menghindari praktik koalisi pragmatis partai politik dalam menetapkan calon presiden dan calon wakil presiden. Karenanya, ketentuan tentang persyaratan ambang batas minimal bagi partai untuk mengusung capres (presidential threshold) pun menjadi tak ada gunanya lagi.
"MK tidak pernah membatalkan pasal terkait presidential threshold. MK hanya mengatakan bahwa presidential threshold itu ranah presiden dan DPR. Pertanyaannya, presidential threshold itu masih diperlukan atau tidak?" kata Irman di Jakarta, Jumat (24/1).
BACA JUGA: Pengumuman CPNS dari Honorer K2 Molor Lagi
Menurutnya, presidential threshold itulah yang selama ini menggiring parpol melakukan koalisi pragmatis. Padahal, katanya, inti dari permohonan uji materi UU Pilpres yang diajukan Effendi Ghazali Cs adalah keinginan untuk merubah adanya koalisi pragmatis.
"Dengan keputusan pemilu serentak ini maka partai politik tidak akan bermain-main dalam koalisi dengan mencari-cari pasangan yang sifatnya pragmatis. Sehingga jika parpol tetap memberlakukan presidential threshhold, itu dosa besar,” tambah doktor hukum tata negara dari Universitas Hasanunddin itu.
BACA JUGA: Pasek Minta Elit Demokrat Tidak Panik
Bagaimana dengan putusan MK yang memerintahkan pemilu serentak pada 2019 meski ketentuan di UU Pilpres sudah dibatalkan? Irman menilai pertimbangan MK untuk memutuskan pemilu serentak pada 2019 itu bisa dipahami.
"MK tentunya tidak mau bertaruh memustuskan bahwa hal itu dilaksanakan pada pemilu 2014 ini karena ancaman kekacauan. Saya kira itu alasan yang sah dan bisa diterima,” tambahnya.(fas/jpnn)
BACA JUGA: Tuding Syarief Ngebet jadi Ketum Demokrat
BACA ARTIKEL LAINNYA... Marching Band Pesantren Sokong Dahlan Iskan
Redaktur : Tim Redaksi