jpnn.com, JAKARTA - Jadwal tahun ajaran baru masih jadi pro kontra di kalangan masyarakat. Sebagian meminta tahun ajaran tetap dilaksanakan Juli mendatang. Tidak sedikit pula yang meminta agar tahun ajaran baru diundur.
Bahkan Pengurus Persatuan Keluarga Besar Taman Siswa Daerah Istimewa Yogyakarta secara khusus meminta agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menunda jadwal tahun ajaran baru dari Juli 2020 menjadi awal 2021.
BACA JUGA: Petinggi Kemendikbud: Tahun Ajaran Baru Tidak Harus Tatap Muka
Usulan mengundurkan tahun ajaran baru ke 2021, menurut pengamat pendidikan Muhammad Nur Rizal terlalu beresiko untuk anak-anak. Sebab, tidak ada jaminan pandemi akan berhenti dan vaksin ditemukan pada waktu tersebut.
Vaksin yang ditemukan dan diujicobakan ke manusia hingga tahapan digandakan atau replikasi hingga miliaran untuk didistribusikan ke seluruh negara saja akan membutuhkan waktu 1-2 tahun lamanya.
BACA JUGA: Disdik Jabar Ogah Buru-buru Buka Sekolah
"Jadi, pengunduran tidak akan menjamin anak-anak kita bebas dari Covid-19,” kata Nur Rizal dalam pesan elektroniknya, Jumat (5/6).
Menurut Rizal yang perlu dipikirkan adalah segera menyiapkan konsep dasar serta pelaksanaan 'kurikulum ketahanan diri' yang terdiri atas ketahanan fisik, mental, dan sosial. Hal tersebut dirasa sangat penting karena anak-anak perlu beradaptasi hidup di suasana yang berbeda dari biasanya karena pandemi belum akan berakhir dalam waktu dekat.
BACA JUGA: Ultah ke-14 Tahun, Azka Corbuzier Unggah Foto Bersama 3 Orang Spesial Dalam Hidupnya
“Orientasi kurikulumnya bukan tentang penguasaan materi saja yang selama ini dilakukan. Namun, lebih berorientasi membangun ekologi sosial yang mengkoneksikan ilmu pengetahuan-kebutuhan keluarga-persoalan di kehidupan nyata-bahkan untuk tingkat SMA hingga perguruan tinggi lebih berbasis riset-riset dasar untuk membantu melawan wabah corona ini,” tuturnya.
Pendiri Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) ini juga berpendapat sebelum pemerintah menentukan keputusan terkait kelanjutan pendidikan ini perlu dilakukan survei ke masyarakat.
Karena dikhawatirkan kampanye pemerintah tentang kenormalan baru (new normal) akan kehilangan momentum. Para pendidik dan anak-anak justru kebingungan untuk membudayakan aktivitas pendidikan dengan kenormalan baru.
“Pendidikan dengan tatanan baru adalah blended learning, yakni mengintegrasikan pembelajaran tatap muka, online serta praktik problem solving. Tentunya hal ini dilakukan dengan proses yang bertahap," ujarnya.
Di periode Juli-Desember 2020, lanjutnya, pembelajaran tatap muka tak perlu dilakukan. Selain untuk menghindari munculnya klaster baru Covid-19 di sekolah, masyarakat masih berproses menuju kehidupan persekolahan dengan tatanan baru.
Dia menambahkan, di periode hingga akhir tahun ini, pemerintah perlu menyiapkan konsep dan pelaksanaan new normal education ke blended learning yang mungkin akan dimulai di awal ajaran baru 2021.
"Bisa saja di tahun depan, proses tatap muka dilaksanakan 50 persen-60 persen dan online learning 40 persen-50 persen," pungkasnya. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad