JAKARTA - Keberadaan Lembaga Non Struktural (LNS) yang terlalu gemuk dan menguras banyak anggaran dianggap membebankan negara. Pengamat ilmu politik dan pemerintahan, Abdul Gafar menyatakan, LNS harusnya dapat bubar dengan sendirinya bila tujuan sudah tercapai.
"Saya heran kenapa LNS minta difasilitasi dan dibiayai negara. Ini sudah keluar dari tujuan awal," tegas pengajar Fisip UGM ini dalam keterangan persnya, Kamis (26/4).
Ditambahkannya, kesalahan itu sudah terjadi setelah reformasi di mana LNS dianggap sebagai lembaga perwakilan politik. "Pemerintah harusnya tidak perlu takut untuk merestrukturisasi LNS yang dinilai sudah sama fungsinya dengan kementerian/lembaga lainnya. Tidak ada aturannya kok kalau LNS harus terus dipertahankan," ujarnya.
Sementara Suprawoto, staf ahli Menkominfo mengatakan, LNS harus bersifat mandiri (independen), harus bebas dari campur tangan pemerintah. Hanya saja fakta di lapangan masih ditemukan dualisme loyalitas pejabat sekretariat.
"LNS merupakan institusi yang dibentuk karena urgensi. Dia memiliki karakteristik tugas yang urgen, unik dan terintegrasi serta efektif dalam melaksanakan tugasnya. Namun fungsi ini sekarang jadi kabur, makanya perlu ditinjau lagi keberadaan LNS," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Digarap KPK, Istri Anas Merasa Tak Terlibat
Redaktur : Tim Redaksi