jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Panca Sakti (UPS) Bekasi M Muhib HR menilai kinerja bidang sosial ekonomi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin masih jauh dari harapan.
Dia mengungkapkan hal itu pada webinar bertema "71,1 Persen Publik Puas Kinerja Jokowi: Serius atau Harapan Pupus?" yang diselenggarakan UPS, Rabu (29/12).
BACA JUGA: Terpilih Jadi Ketum PBNU, Gus Yahya Temui Jokowi, Apa yang Dibicarakan?
Muhib menyatakan kehidupan sosial ekonomi kian mengarah pada neokapitalisme dan neoliberalisme.
Menurut dia, makin banyak sumber daya alam (ADA) dan sektor-sektor strategis bagi rakyat justru dikuasai swasta asing maupun lokal.
BACA JUGA: Berpapasan dengan Polisi, ZZ Todongkan Senjata, Dor Dor
"Bukan hanya SDA, tetapi yang berkaitan dengan publik juga dikuasai oleh sekelompok perusahaan," kata Muhib.
Dosen Fisip UPS itu menegaskan seharusnya kekayaan alam Indonesia, seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara bisa menyejahterakan rakyat.
BACA JUGA: Kasus Anak Kiai di Jombang, Kapolda Jatim Irjen Nico Mengaku Didatangi
Namun, Muhib melihat hal sebaliknya. "Saat ini daya beli masyarakat menurun, harga-harga meningkat ditambah dengan pandemi," ujar Muhib.
Lebih lanjut Muhib menjelaskan penguasaan SDA dan sumber daya manusia (SDM) oleh segelintir perusahaan asing maupun swasta lokal menyebabkan kesejahteraan tidak mengalir ke seluruh masyarakat.
"Bukan hanya SDA, tetapi juga yang berkaitan dengan publik juga dikuasai juga oleh sekelompok perusahaan," kata Muhib.
Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan kepuasan terhadap kinerja presiden itu merosot hanya mencapai 51 persen.
Adapun hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mencatat 71,1 persen responden cukup puas dengan kinerja ekonomi dan politik Presiden Jokowi pada 2021.(mcr28/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pria Paruh Baya dengan Uang Berlimpah Ini Beli 13 Gadis Belia, Buat Orang Tua, Waspada!
Redaktur : Rasyid Ridha
Reporter : Wenti Ayu