jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik Timbul Tampubolon minta tim transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-Jk) konsentrasi memikirkan belanja negara tahun 2015 sebesar Rp 2.020 triliun, dari pada sibuk membahas kabinet dan calon-calon menteri dalam kabinet Presiden Jokowi. Untuk mencapai belanja negara yang disampaikan Presiden SBY saat menyampaikan pidato kenegaraan nota keuangan RAPBN 2015 itu pekerjaan sangat berat.
"RAPBN tahun 2015 kan direncanakan mencapai Rp 2.020 triliun. Itu kan sangat berat. Nah, yang harus dipikirkan itu bagaimana caranya menggenjot penerimaan negara, terobosan apa yang mau dibuat, bukan melontarkan isu soal perampingan kabinet dan membuat spekulasi menteri-menterinya Jokowi," kata Timbul Tampubolon, kepada wartawan di Jakarta, Jumat (5/9).
BACA JUGA: NU Kembali Wakili Indonesia untuk Forum Perdamaian Dunia
Tampubolon memperkirakan pemerintahan Jokowi-JK nanti bisa kewalahan mengelola perekonomian nasional ke depan dengan alokasi belanja negara sebesar Rp 2.020 triliun. Bukan saja persoalan rencana menaikkan harga BBM bersubsidi, memikirkan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pun banyak kendalanya.
"Tim transisi ditantang kreatifitasnya menggali penerimaan negara dari sektor pajak, potensinya sangat besar misalnya menaikan pajak barang mewah, dan cukai rokok misalnya," kata Koordinator Komunitas Kasih Matraman Raya 10A (KKMR) itu.
BACA JUGA: KPK Beber Hasil Survei Integritas Pemilu 2014 di Depan LSM
Begitu jugan menstabilkan nilai tukar rupiah yang masih melemah, tim transisi ujar dia, perlu berkonsultasi dengan berbagai pihak, bila perlu berkonsultasi dengan pelaku bisnis keuangan dan pasar George Soros.
Oleh karena itu, Tampubolon menyarankan tim transisi harus fokus memikirkan masalah penerimaan negara yang disusun oleh pemerintahan SBY itu. "Mereka saya lihat malah ikut terlibat dalam pembicaraan soal siapa yang akan menjadi menteri,” ujar Timbul Tampubolon.
BACA JUGA: Desak Polri Segera Jebloskan Pengusaha Tersangka Mafia BBM ke Tahanan
Mengenai para calon menteri itu kata dia tergantung pada Jokowi-JK. Keduanya sudah tahu apa yang akan mereka perbuat nanti, terutama mencari figur-figur yang akan duduk di kabinet. "Jokowi-JK jangan direcokin," pintanya.
Dia menyatakan, kementerian-kementerian ini sudah ada sistemnya. Artinya, begitu sudah ada menterinya, maka sistim itu pun akan jalan dengan sendirinya. Tinggal bagaimana mensinkronkan dengan anggaran yang sudah dialokasikan dengan program-program prioritas Jokowi seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, jalan tol laut dan sebagainya. "Tim Transisi dalam 40 hari ini fokus di situ, jangan kemana-mana," pinta Timbul Tampubolon.
Dia tambahkan, perampingan kabinet justru bisa merepotkan pemerintahan Jokowi-Jk, selain memakan waktu, juga menyangkut soal sumber daya manusianya. "Perampingan itu bisa merepotkan, keculai ditambah, boleh saja," imbuhnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kembangkan Kasus Mafia BBM, Polri Sisir Data PPATK
Redaktur : Tim Redaksi