jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai PDI Perjuangan akan memilih berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029.
"Kalau saya melihat seperti itu. Kebatinan PDI Perjuangan seperti itu. Nah, ini kelihatannya," kata Ujang Komarudin kepada awak media, Jumat (26/4).
BACA JUGA: Prediksi Kang Ujang Soal Putusan Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK, Jangan Kaget
Menurutnya, posisi politik PDI Perjuangan terhadap Prabowo-Gibran mirip seperti dilakukan parpol berkelir merah era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
PDI Perjuangan, kata Ujang, menjadi oposisi bagi pemerintahan dengan menguasai pos penting di legislatif.
BACA JUGA: Ujang Sebut Ahok Amunisi Ganjar-Mahfud untuk Menyerang Prabowo-Gibran
Adapun, PDI Perjuangan menempatkan elitenya almarhum Taufiq Kiemas sebagai Ketua MPR era pemerintahan SBY.
Dia memprediksi PDI Perjuangan bakal memperoleh jatah Ketua DPR yang ditempati Puan Maharani untuk menjadi oposisi bagi Prabowo-Gibran.
BACA JUGA: Pilgub Banten 2024: Dimyati Natakusumah Mendaftar di 4 Parpol Termasuk PDIP
"Kira-kira sama sekarang ini, Puan itu Ketua DPR, begitu, ya, tetapi PDI Perjuangan bisa oposisi. Saya melihatnya begitu, sih," ujar pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Jakarta itu.
Ujang merasa sulit bagi PDI Perjuangan merapat ke pemerintahan era Prabowo-Gibran karena keberadaan sosok Joko Widodo alias Jokowi.
Dia menganggap manuver Jokowi pada Pilpres 2024 dengan membiarkan sang putra Gibran menjadi pendamping Prabowo melukai PDI Perjuangan.
"Masih marah, ya. Masih enggak suka dengan Jokowi. Maka, kelihatannya PDIP menjaga jarak dengan Prabowo-Gibran," ucapnya.
Namun, Ujang berpendapat beberapa partai yang tidak mendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 akan masuk barisan pemerintahan mendatang.
Dia yakin PKB dan NasDem bakal diajak bergabung ke pemerintahan mendatang agar posisi Prabowo-Gibran di parlemen menjadi kuat.
"Kebutuhan Prabowo harus merangkul. Harus mengambil atau menarik kubu yang kalah. Itu suatu kebutuhan agar pemerintahannya kuat dengan koalisi mayoritas atau koalisi gemuk," tutupnya. (ast/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur : Dedi Yondra
Reporter : Aristo Setiawan