jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji mengungkapkan posisi menteri pendidikan dan kebudayaan (mendikbud) harus diisi figur yang paham teknologi. Pola pendidikan di era industri 4.0 yang sangat berbeda dengan zaman terdahulu.
“Sosok mendikbud harus mampu mengimplementasikan teknologi dalam pendidikan karena eranya era teknologi tetapi mampu mendesain sistem yang membuat anak-anak Indonesia memahami bahwa teknologi adalah alat bantu sehingga bukan bergantung pada teknologi melainkan menjadi tuan atau yang menguasai teknologi," terang Indra dalam pesan elektroniknya, Selasa (22/10).
BACA JUGA: Akhirnya Jokowi Panggil Calon Menteri dari PDIP
Selain melek teknologi, figurnya harus Pancasilais sejati. Seseorang yang tidak ragu bahwa ideologi Pancasila adalah paling cocok dengan kondisi bangsa dan negara yang beragam suku bangsa dengan adat serta budaya berbeda. Juga ras dan agama berbeda, serta kondisi geografis yang terpecah menjadi ribuan pulau.
“Jadi figur menterinya tidak bisa yang terlalu kebarat-baratan, tidak bisa yang kearab-araban. Tidak bisa juga pandangannya sosialis / komunis tapi Pancasilais. Segala kebijakannya harus berdasarkan Pancasila bukan agamanya. Bukan sukunya, golongan, dan kelompoknya," tegasnya.
BACA JUGA: Juliari Batubara, Calon Menteri dari PDIP Kasih Sinyal Penugasan dari Jokowi
Kalau bertemu orangnya, Indra yakin radikalisme bisa ditekan. Sebab, sosok mendikbudnya akan membuat digitalisasi pendidikan. Kalau sudah digital maka akan mudah dikontrol materi-materi apa yang akan diajarkan dan siapa pengajarnya.
Indra berharap, siapapun orangnya yang menjadi Mendikbud, harus membuat blueprint pembangunan manusia sampai 2030 dulu. Dan ini lintas kementerian/lembaga/daerah agar jelas arahnya dan tidak tumpang tindih. Semua program harus jelas (program Musyawarah Guru Mata Pelajaran Reborn dan tablet di Kemendikbud itu tidak jelas sebagai contoh).
"Mendikbud haruslah kolaborator sejati. Tokoh yang tidak gengsi bekerja sama lintas kementerian/ lembaga dan daerah. Jadi bukan hanya mikirin kementeriannya sebatas anggaran yang diberikan tetapi menyadari bahwa sekarang era kolaborasi, bahwa pembangunan SDM itu tidak mungkin dilakukan satu kementerian saja apalagi ada UU Otda. Jadi tidak bisa orang yang hanya mengeluh bahwa tidak punya wewenang itu melainkan yang aktif berkolaborasi dengan yg lain sampai ke level daerah," bebernya.
Dia menambahkan, saat ini tinggal menunggu seberapa serius presiden akan menyusun program pembangunan SDM ini.(esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad